Puan dan Ketua Parlemen Korsel Bahas Perlindungan Pekerja Migran RI
Ketua DPR RI Puan Maharani saat bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Republik Korea Woo Won-Shik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026). (Dok. DPR RI)
20:02
22 Januari 2026

Puan dan Ketua Parlemen Korsel Bahas Perlindungan Pekerja Migran RI

- Ketua DPR RI Puan Maharani membahas soal perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Republik Korea Woo Won-Shik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Menurut Puan, perlindungan PMI menjadi perhatian utama DPR RI bersama pemerintah.

Perlindungan itu meliputi peningkatan pelatihan pra-keberangkatan, pengawasan kondisi kerja di lapangan, hingga penegakan hukum bila terjadi pelanggaran.

Oleh karenanya, ia mengapresiasi langkah-langkah Korea Selatan yang memperbaiki regulasi untuk perlindungan tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah Korea Selatan memperbaiki regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja asing dan kerjasama yang erat dengan perwakilan Indonesia di Seoul untuk memastikan setiap pekerja migran Indonesia di Korea dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan mendapat hak-haknya secara penuh,” kata Puan, Kamis.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Korea Selatan karena membuka peluang kerja untuk ribuan pekerja migran asal Indonesia.

“Atas nama Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Republik Korea yang telah membuka peluang kerja bagi puluhan ribu pekerja migran Indonesia di berbagai sektor,” ungkap Puan.

Menjaga kekuatan middle powers saat ini

Lebih lanjut, Puan menyoroti kerjasama bilateral dan kerjasama antar-parlemen Indonesia-Korsel yang terus berkembang pesat.

Diketahui hubungan diplomatik RI-Korsel telah terjalin selama 53 tahun.

Komitmen yang baik antara RI-Korsel menjadi semakin penting di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini.

“Indonesia memandang kerja sama antara negara-negara middle powers, khususnya Indonesia dan Republik Korea, sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat tatanan global yang lebih inklusif,” sambungnya.

Istilah middle powers berarti negara-negara dengan kekuatan menengah, setingkat di bawah negara superpower atau adidaya.

Terkait kerja sama ekonomi, Puan menyebut kemitraan Indonesia dengan Republik Korea salah satu pilar terpenting bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Puan mengatakan, DPR menghargai bahwa dalam satu dekade terakhir, Korsel konsisten menjadi investor besar di Indonesia, yang mencerminkan kepercayaan yang tinggi terhadap iklim ekonomi dan stabilitas kebijakan di Indonesia.

Harapkan investasi

Ia berharap investasi Korea di Indonesia akan terus meningkat dan semakin berkualitas, terutama dalam hal penciptaan nilai tambah, alih teknologi, dan penguatan rantai pasok industri.

“Peningkatan investasi akan sangat bermanfaat bagi Indonesia, terutama di sektor energi terbarukan, industri rendah karbon, ekonomi digital, serta pengembangan kawasan industri dan proyek strategis, termasuk di luar Pulau Jawa dan di Ibu Kota Nusantara,” tandasnya.

Sebagai informasi dalam pertemuan itu, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia, serta sejumlah anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR seperti Gilang Dhielafararez, Stevano Rizki Adranacus, dan Pinka Hapsari.

Tag:  #puan #ketua #parlemen #korsel #bahas #perlindungan #pekerja #migran

KOMENTAR