Pemerintah Diminta Jaga Hubungan dengan OKI-ASEAN Usai Gabung “Dewan Perdamaian” Trump

Pemerintah diminta tetap menjaga keseimbangan hubungan Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), setelah bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, langkah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian membawa implikasi geopolitik yang kompleks sehingga harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional yang jelas.

“Langkah ini membawa implikasi geopolitik yang kompleks, sehingga pemerintah harus menjaga keseimbangan hubungan dengan PBB, ASEAN, dan OKI (Organisasi Kerja Sama Negara Islam), serta menempatkannya dalam kerangka kepentingan nasional yang jelas agar tetap mencerminkan kemandirian diplomasi Indonesia,” kata Dave, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/1/2026).

Dave juga meminta agar Indonesia berhati-hati dalam menempatkan posisinya, agar tidak dianggap mengikuti agenda sepihak Dewan Perdamaian besutan Trump.

Sebab, sejumlah negara anggota NATO diketahui enggan bergabung dengan inisiatif Dewan Perdamaian yang diprakarsai Amerika Serikat.

“Mengingat sejumlah negara NATO enggan bergabung dengan inisiatif Amerika Serikat, posisi Indonesia perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak dianggap mengikuti agenda sepihak,” kata Dave.

Selain aspek geopolitik, Dave menekankan pentingnya transparansi dalam proses penandatanganan serta implementasi keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian.

“Proses penandatanganan dan implementasi keanggotaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan pengawasan publik serta parlemen,” kata Dave.

Politikus Golkar itu berpandangan, transparansi tersebut penting untuk memastikan partisipasi Indonesia benar-benar diarahkan pada tujuan substantif, terutama dalam memperjuangkan hak rakyat Palestina.

“Hal ini penting untuk memastikan bahwa partisipasi Indonesia benar-benar diarahkan pada tujuan substansial, yakni memperjuangkan hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri, mendukung rekonstruksi Gaza, dan menjaga stabilitas kawasan,” ujar Dave.

Dave menambahkan, dengan pendekatan yang hati-hati namun tegas, Indonesia dapat memperkuat reputasinya sebagai negara yang konsisten dalam misi perdamaian dunia sekaligus menjaga posisi diplomatik yang seimbang.

“Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan di bidang pertahanan, hubungan luar negeri, komunikasi, dan informasi, Komisi I DPR RI akan memastikan keputusan ini berjalan transparan, akuntabel, dan sejalan dengan nilai-nilai universal yang kita junjung,” pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kementerian Luar Negeri menyatakan, Indonesia dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah menyambut baik undangan Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian.

“Menteri Luar Negeri Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemenlu melalui unggahan di media sosial X, Kamis (22/1/2026).

Setelah itu, Indonesia dan negara-negara lain akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan prosedur hukum masing-masing negara.

Para menteri negara-negara tersebut juga menegaskan kembali dukungan terhadap pelaksanaan misi Dewan Perdamaian, sebagaimana tercantum dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Tag:  #pemerintah #diminta #jaga #hubungan #dengan #asean #usai #gabung #dewan #perdamaian #trump