Wakil Ketua BGN Luruskan Isu MBG dan Pemotongan Anggaran Pendidikan

Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meluruskan berbagai isu yang berkembang di media sosial terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut mengambil anggaran pendidikan hingga berdampak pada nasib guru honorer.   Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Nanik menyebut narasi yang membenturkan program MBG dengan dunia pendidikan telah berkembang liar dan menyesatkan. Bahkan, menurut dia, isu tersebut sampai mempertentangkan karyawan MBG dengan guru honorer.   “Saya mau luruskan cerita dibenturkannya program MBG dengan isu pemotongan anggaran pendidikan dan ujungnya sampai karyawan MBG pun dipertentangkan dengan nasib guru honorer,” tulis Nanik melalui unggahan di facebook, dikutip Selasa (20/1).   Ia menjelaskan, polemik bermula dari isu di media sosial yang menyebut anggaran MBG sebesar Rp335 triliun, bahkan hingga Rp345 triliun atau Rp400 triliun, diambil dari anggaran pendidikan. Untuk memastikan kebenarannya, Nanik mengaku langsung menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi.   “Saya menanyakan langsung apakah dana program MBG itu dipotong dari dana pendidikan? Pak Purbaya menjawab, ‘tidak benar, tidak hanya dari anggaran pendidikan dana itu diambil, dari mana-mana semua kementerian kita potong. Saya di sini (Kemenkeu) juga kena potong,’ tegas Purbaya,” ungkapnya.  

  Menurut Nanik, Menkeu juga menyebutkan bahwa pendanaan MBG turut bersumber dari dana pampasan hasil tindak pidana korupsi. “Tak hanya itu, ada dana ‘pampasan’ dari para koruptor juga disertakan juga untuk ikut membiayai program MBG. ‘Pokoknya dari mana-mana deh,’ tegasnya,” tulis Nanik.   Ia menilai, akibat informasi yang tidak jelas sumbernya, muncul narasi yang mempertentangkan karyawan MBG seperti sopir dan pencuci ompreng dengan guru honorer, termasuk soal isu gaji. Nanik menegaskan kabar bahwa sopir MBG digaji Rp3 juta per bulan adalah tidak benar.   “Soal gaji sopir MBG 3 juta ini juga boong, karena gaji sopir MBG itu harian dari 80 ribu–100 ribu per hari dihitung harian, kalau gak masuk ya gak dibayar. Jadi maksimal penghasilan sopir MBG hanya sekitar Rp1,9 juta hingga Rp2,4 juta per bulan," jelasnya.    Nanik juga menilai perbandingan profesi guru dengan pekerja di dapur MBG justru merendahkan martabat pendidik.    Terkait isu viral 32.000 karyawan SPPG yang disebut diangkat menjadi ASN, Nanik menyatakan informasi tersebut tidak benar. Ia mengaku telah mengonfirmasi langsung ke Menteri PANRB.   “Tadi pagi saya telepon Menpan RB, bahwa cerita itu tidak benar. Jadi yang benar yang baru 2.000 yang jadi ASN dan di antara mereka punya keahlian khusus seperti ahli gizi dan akuntan,” tulisnya. Sementara angka 32 ribu adalah peserta tes ASN tahap kedua.   Ia menambahkan, BGN sebagai lembaga baru memang membutuhkan ASN untuk mengisi pos-pos strategis. Sementara untuk guru honorer, proses pengangkatan menjadi ASN sepenuhnya bergantung pada usulan pemerintah daerah.   “Sebetulnya juga dari 2,7 juta profesi guru honorer, tenaga kesehatan dll, di tahun 2025 sudah lebih 1,2 juta yang lolos ASN. ‘Kami menunggu usulan dari pemerintah daerah untuk guru honorer jadi ASN karena usulan untuk menjadi ASN itu dari Pemda,’ tutur Menpan RB,” tulis Nanik.   Nanik juga memaparkan, anggaran pendidikan justru terus meningkat. Pada 2023 anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun, naik menjadi Rp665 triliun pada 2024, lalu Rp724,3 triliun pada 2025, dan Rp757,8 triliun pada 2026.   “Kalau melihat postur anggaran pendidikan di atas tahun 2023 dan 2024 (belum ada MBG), tahun 2025 dan tahun 2026 saat ada program MBG terjadi peningkatan anggaran,” jelasnya.    Menurut dia, anggaran MBG berasal dari tambahan anggaran, bukan dari program pendidikan yang sudah berjalan.   Di sisi lain, Nanik menyebut pemerintah tetap memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai program, seperti pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan berjumlah sekitar 514 sekolah. Saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah dibangun untuk masyarakat desil 1–3.   Pemerintah juga meningkatkan jumlah penerima beasiswa LPDP menjadi 5.750 mahasiswa jenjang S1 hingga S3, membuka fakultas kedokteran gratis di berbagai universitas, serta membangun 40 sekolah unggulan Garuda yang fokus pada sains dan teknologi.   “Program MBG dan program pendidikan berjalan beriringan, karena Kemendikdasmen dan Kemenag menjadi anggota Tim Koordinasi pelaksanaan program MBG,” tegas Nanik.   Meski demikian, Ia mengakui program MBG belum sempurna dan masih memiliki kekurangan. “Program MBG memang belum sempurna, dan kami mohon maaf bila ada kekurangan, namun kami akan berusaha keras untuk memberikan yang terbaik,” pungkasnya.

Tag:  #wakil #ketua #luruskan #pemotongan #anggaran #pendidikan