Fadli Zon soal Konflik Keraton Solo: PB Purboyo Tak Pernah Datang Rapat
Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat ditemui di Kantor Kemenbud, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).(KOMPAS.com/FIRDA JANATI)
14:38
19 Januari 2026

Fadli Zon soal Konflik Keraton Solo: PB Purboyo Tak Pernah Datang Rapat

- Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon, menuturkan, pemerintah sudah berupaya mengundang seluruh pihak dari Keraton Solo termasuk Pakubuwono (PB) XIV Purboyo untuk membahas pengembangan keraton dalam berbagai agenda rapat.

"Pemerintah setelah melalui berbagai rapat, kami undang semua pihak termasuk dari mereka yang berselisih, kami undang tapi salah satu pihak yang berselisih itu tidak pernah datang," ujar Fadli Zon saat ditemui di Kantor Kemenbud, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Fadli Zon menuturkan, pihak PB XIV Purboyo selalu tidak hadir dalam pertemuan dengan alasan ada kesalahan dalam nama yang tertera dalam undangan.

Pemerintah mengundang pihak PB XIV Purboyo menggunakan nama yang tertera sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Tidak pernah datang, alasannya katanya karena undangan namanya salah. Jadi undangan namanya itu harus pakai apa gitu ya. Saya mengatakan di Negara Republik Indonesia undangan nama itu pakai KTP," jelasnya.

Tedjowulan jadi Pelaksana Pelestarian Keraton Solo

Pada Minggu (18/1/2026), Penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2026 akhirnya digelar di Sasana Handrawina, Keraton Kasunanan Solo.

SK tersebut berkaitan dengan penunjukan KGPA Tedjowulan sebagai pelaksana pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya nasional Keraton Solo.

"Kami berharap dengan pertunjukan Tedjowulan nanti beliau bisa memfasilitasi dialog musyawarah keluarga besar. Itu bagian dari yang kami harapkan dari penunjukkan Tedjowulan," ucapnya.

"Setelah ini kami yakin bahwa panembahan Tedjowulan ini orang yang arif, bijaksana bisa mengayomi keluarga besar. Termasuk juga kita bisa berharap bekerjasama untuk revitalisasi keratonnya," sambung dia.

Panembahan Timoer merasa tidak diundang

Pangageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, GKR Panembahan Timoer, menyela saat prosesi penyerahan SK Menteri itu.

GKR Panembahan Timoer merasa sebagai keluarga besar PB XIII tidak dihargai dalam acara tersebut.

Sebagai tuan rumah, mereka tidak diberi tahu alias tidak diundang terkait acara tersebut.

"Kenapa saya ketika itu menyela karena sejujurnya kami keluarga besar PB XIII dan ini juga ada putra-putri PB XII sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan. Tidak diundang dan tidak diorangkan. Karena keraton ini ada tuan rumahnya. Kami sebagai tuan rumah tidak diberikan atau tidak diberitahu untuk acara tersebut," katanya.

Dia juga menyampaikan telah melayangkan surat keberatan yang ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait SK Menteri Kebudayaan tersebut.

"Kami juga sudah melayangkan surat keberatan kami kepada Kementerian Kebudayaan dan beberapa tembusannya pun ke Presiden RI untuk keberatan kami diadakannya acara tersebut karena kami melihat ketidakadilan proses yang diputuskan oleh Menteri Kebudayaan ini," ungkap dia.

Tag:  #fadli #soal #konflik #keraton #solo #purboyo #pernah #datang #rapat

KOMENTAR