Membaca Makna Politik di Balik Singgahnya Prabowo ke IKN
- Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya menginjakkan kakinya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Senin (12/1/2026) malam.
Kunjungan ini baru Prabowo lakukan setelah 15 bulan berkuasa di Indonesia.
Setibanya di lokasi, Prabowo langsung disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono. Prabowo pun memutuskan bermalam di IKN sampai Selasa (13/1/2026).
Selama di IKN, Prabowo sempat memberikan koreksi dan mendapat berbagai penjelasan dari Otorita IKN.
Berikut serba-serbi kunjungan Prabowo ke IKN beserta makna politisnya.
Koreksi Desain dan Fungsi IKN
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo mengoreksi desain dan fungsi IKN dalam kunjungan perdananya ke IKN.
"Tadi malam beliau mendarat di IKN bersama dengan beberapa menteri untuk tadi pagi mendapatkan update dari Ketua OIKN berkenaan dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara kita," ujar Prasetyo di SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).
"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap, pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi," sambungnya.
Perbaikan ini untuk mempercepat proses pembangunannya.
"Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan, ya. Supaya tiga fungsi bisa segera selesai. Sementara begitu," kata dia.
Prabowo Minta Pembangunan IKN Dilanjutkan
Prasetyo menegaskan bahwa Prabowo ingin pembangunan IKN terus berlanjut.
Sejak awal Prabowo sudah berpesan agar pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif dipercepat supaya IKN dapat menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.
"Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan apa namanya fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028," kata Prasetyo.
Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (12/1/2026). Presiden Prabowo pertama kalinya mengunjungi IKN dan menginap sejak menjabat sebagai Presiden RI.
Prabowo sendiri memang telah beberapa kali menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan proyek ibu kota baru tersebut. Bahkan, ia meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 untuk mempercepatnya.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” tulis lampiran Perpres tersebut.
Makna Kunjungan Prabowo Versi DPR
Sejumlah anggota DPR turut angkat bicara perihal kunjungan perdana Prabowo ke ibu kota garapan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai kunjungan Prabowo ke IKN menepis spekulasi pembangunan kawasan tersebut sebagai proyek mubazir.
“Pesan politiknya, Presiden Prabowo hadir dan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa beliau bukan sekadar mengunjungi dan meninjau tapi juga memberikan perhatian kepada IKN,” kata Rifqinizamy saat ditemui di Gedung DPR.
"Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir,” sambungnya.
Rifqinizamy menegaskan, dari sisi hukum dan kebijakan, pembangunan dan pemanfaatan IKN sebagai ibu kota negara sudah memiliki dasar yang kuat.
Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mundur dari komitmen tersebut.
“Kalau menurut pandangan kami ya karena dari sisi hukum baik di Undang-Undang IKN maupun Perpres 79 2025 itu sudah di-declare bahwa IKN adalah ibu kota negara, ibu kota politik kita tahun 2028 maka no point to return bagi kami,” kata Rifqinizamy.
Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (12/1/2026). Presiden Prabowo pertama kalinya mengunjungi IKN dan menginap sejak menjabat sebagai Presiden RI.
Politikus Nasdem itu pun turut menyinggung besarnya anggaran negara yang telah disetujui DPR untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
“Dan karena itu anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp 100 miliar kan. Itu tentu akan sangat mubazir kalau kemudian pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN sebagai ibu kota negara,” jelas Rifqinizamy.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf Macan mengatakan, kunjungan Prabowo ke IKN membuktikan bahwa legacy Jokowi harus diselesaikan.
"Itu kan membuktikan... Kunjungan Presiden dengan para menterinya membuktikan bahwa ini adalah sebuah legacy yang harus diselesaikan," ujar Dede saat ditemui terpisah.
Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede menjelaskan bahwa pengiriman ASN ke IKN harus selesai pada 2028 mendatang.
Dia pun berpandangan, pemerintah masih serius dalam menggarap IKN, selama dananya masih ada.
"Kalau uangnya masih ada saya rasa masih serius," imbuhnya.
Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan pihaknya akan menampung berbagai masukan dari pemerintah terkait kunjungan Prabowo ke IKN tersebut.
"Terkait dengan Pak Prabowo mengunjungi IKN, tentu saja kita akan menampung masukan atau kemudian informasi yang nanti didapat dari pemerintah terkait dengan kunjungan Bapak Presiden," ujar Puan.