GNB: Pemerintah dan DPR, Dengarlah Suara Rakyat yang Ingin Pilkada Langsung

- Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendorong Presiden dan DPR untuk bijak dalam menyikapi wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

GNB meminta agar suara rakyat menjadi pertimbangan utama sebelum wacana tersebut diwujudkan dalam perubahan undang-undang.

"Terkait dengan Pilkada untuk kembali diserahkan kepada DPRD, ini kan harus mengubah merevisi UU, dan UU itu tidak hanya kewenangan presiden tapi juga DPR," kata salah satu anggota GNB, Lukman Hakim Saifuddin, dalam konferensi pers di Gereja Katedral, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

"Nah oleh karenanya, tadi dalam pesan kami, kami nyatakan bahwa pemerintah dan DPR itu harus bijak kalau ingin mengubah ini, jadi dengarlah suara rakyat seperti apa," ujarnya.

Lukman yang merupakan Menteri Agama ini mengatakan bahwa pesan kebangsaan yang disampaikan GNB ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, termasuk penyelenggara negara dan Presiden RI Prabowo Subianto.

Siap dipanggil Prabowo

Lukman menegaskan, apabila Presiden merasa perlu meminta klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut terkait sikap GNB, pihaknya siap memenuhi undangan tersebut.

"Kalau lah beliau lalu merasa perlu untuk mendapatkan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dengan mengundang kami, tentu kami akan dengan senang hati menerima undangan itu," terangnya.

Terkait wacana pilkada kembali dipilih melalui DPRD, Lukman menekankan bahwa perubahan tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak.

Pasalnya, mekanisme pilkada diatur dalam undang-undang yang menjadi kewenangan bersama pemerintah dan DPR.

Survei Litbang Kompas sudah jelas

Lukman menyinggung hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan pandangan publik terkait pemilihan kepala daerah secara langsung.

Menurut Lukman, jika masih diperlukan konfirmasi, banyak lembaga survei lain yang juga menunjukkan kecenderungan serupa.

"Hasil Litbang Kompas telah jelas tapi kalau merasa masih perlu dikonfirmasi lagi, sebenarnya banyak survei yang menegaskan hal itu. Karena itu poin penting dari GNB itu kami ingin pemilihan secara demokratis itu betul-betul menjadi ruh dalam sistem kita untuk menentukan pemimpin," tegasnya.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas memperlihatkan mayoritas publik atau 77,3 persen responden menyatakan bahwa pilkada langsung dinilai sebagai sistem paling cocok.

Lukman menegaskan kembali bahwa pesan kebangsaan GNB ditujukan kepada semua pihak, termasuk Presiden, dan berharap agar pesan tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius oleh para pengambil kebijakan.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kembali mengemukanya wacana evaluasi sistem pilkada, termasuk opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas demokrasi dan kepemimpinan daerah di Indonesia.

Adapun beberapa partai politik di parlemen mendukung wacana Pilkada lewat DPRD.

Antara lain Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Demokrat.

Tag:  #pemerintah #dengarlah #suara #rakyat #yang #ingin #pilkada #langsung