Tak Ingin Pasif, Puan Tegaskan PDI-P sebagai Partai Penyeimbang Pemerintahan
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani bersama Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026).(DOK. Humas PDI-P)
18:06
12 Januari 2026

Tak Ingin Pasif, Puan Tegaskan PDI-P sebagai Partai Penyeimbang Pemerintahan

– Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani menegaskan posisi politik PDI-P sebagai partai penyeimbang pemerintahan yang tidak bersikap pasif.

Penegasan itu disampaikan Puan dalam orasi kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI-P di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Puan menekankan bahwa partai politik yang berada di luar kabinet memiliki peran strategis sebagai penyeimbang kekuasaan dalam sistem demokrasi.

“Peran partai penyeimbang adalah mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat,” ujarnya saat menyampaikan materi Kebijakan dan Strategi Politik Partai Penyeimbang di hadapan ribuan kader PDI-P.

Menurut Puan, menjadi penyeimbang berarti hadir secara aktif menjaga arah perjalanan bangsa agar tetap sejalan dengan cita-cita kemerdekaan.

“Kami mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, tetapi juga berkewajiban mengingatkan ketika kekuasaan mulai menjauh dari nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat,” ucapnya.

Sikap tersebut, kata Puan, merupakan watak PDI-P sejak awal berdiri, yakni setia pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, cucu Bung Karno itu memaparkan tiga tujuan utama PDI-P dalam memosisikan diri sebagai partai penyeimbang.

"Pertama, menjaga jalannya pemerintahan tetap sesuai konstitusi dan kepentingan publik," imbuh Puan.

Kedua, lanjut dia, memastikan pembangunan nasional terus berjalan demi kesejahteraan rakyat. Ketiga, membangun relasi politik yang strategis.

Ketua DPR RI itu menekankan, perbedaan posisi politik tidak boleh menghambat pembangunan nasional.

“Apakah karena kita tidak menjadi pemerintah, pembangunan harus berhenti? Tentu saja tidak!” tegasnya.

Oleh karena itu, sebut Puan, PDI-P akan terus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis agar rakyat merasakan peningkatan kualitas hidup dari waktu ke waktu.

Menutup pidatonya, ia kembali menegaskan komitmen PDI-P dalam membumikan nilai-nilai Pancasila dengan semangat gotong royong sebagaimana diwariskan Bung Karno dalam Pidato 1 Juni 1945.

“Pidato 1 Juni 1945 Bung Karno adalah identitas kita, DNA kita, yang akan selalu menjadi panduan kita bersama dalam berjuang untuk Indonesia,” jelas Puan.

Tag:  #ingin #pasif #puan #tegaskan #sebagai #partai #penyeimbang #pemerintahan

KOMENTAR