Percepat Penanganan Bencana, Mendagri Serap Aspirasi Kepala Daerah Se-Aceh

– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerap aspirasi para kepala daerah se-Provinsi Aceh terkait penanganan pascabencana.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak di Aceh.

Tito mengatakan, pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Ia sendiri ditunjuk sebagai Ketua Satgas tersebut dan mulai melakukan konsolidasi, termasuk memetakan tingkat kenormalan daerah terdampak.

“Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, pemulihan itu artinya menuju normal. (Itu) target kita,” kata Tito saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026), seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Rapat tersebut dihadiri kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Aceh.

Tito menjelaskan, indikator normalisasi mencakup aktivasi fungsi pemerintahan, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, kondisi infrastruktur, aktivitas ekonomi, serta situasi sosial.

Indikator juga meliputi ketersediaan layanan pendukung, seperti listrik, air bersih, dan internet.

Berdasarkan pemetaan sementara, Aceh memiliki tingkat dampak yang relatif lebih besar ketimbang provinsi lain sehingga memerlukan perhatian dan penanganan lebih serius.

Oleh karena itu, Tito memutuskan menjadikan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk Sumatra bagian utara. Langkah tersebut akan mempermudah koordinasi lintas kementerian/lembaga serta mempercepat pengambilan keputusan.

“Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan (daerah lain yang terdampak), kami prihatin dengan daerah lain juga,” ujarnya.

Tito juga menekankan peran penting kepemimpinan daerah dalam situasi krisis. Menurut dia, masa krisis menjadi ujian bagi kepala daerah untuk menunjukkan ketegasan, keberanian, dan kemampuan mengelola sumber daya.

“Jadi pemimpin yang kuat itu lahir ketika di masa krisis,” kata Tito.

Percepat pendataan

Pada rapat tersebut, Tito meminta seluruh kepala daerah menyampaikan data kerusakan secara rinci dan spesifik, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, pasar, rumah ibadah, hingga infrastruktur dasar lain.

Data tersebut harus segera diserahkan secara tertulis untuk dibahas dalam rapat lintas kementerian.

“Makin detail (datanya) makin bagus,” ujarnya.

Terkait dukungan anggaran, Tito menyatakan pemerintah pusat berkomitmen mempercepat penyaluran dana ke daerah terdampak agar memiliki modal awal untuk bergerak cepat.

Ia juga mengatakan, kebijakan pengembalian dana transfer ke daerah bagi wilayah terdampak bencana telah diputuskan di tingkat pusat.

Selain pemulihan fisik, Tito menekankan signifikansi pemberian pelindungan sosial bagi masyarakat terdampak.

Oleh karena itu, ia pun meminta percepatan pendataan masyarakat terdampak untuk penyaluran berbagai bantuan, mulai dari bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, hingga program Kartu Prakerja.

Tito juga meminta kepala daerah memanfaatkan jaringan hingga tingkat desa agar pendataan benar-benar akurat dan tepat sasaran.

Tag:  #percepat #penanganan #bencana #mendagri #serap #aspirasi #kepala #daerah #aceh