PDI-P soal Usulan Pilkada via DPRD: Kedaulatan Rakyat Harus Dihormati

- PDI-P mengingatkan soal prinsip kedaulatan rakyat menjadi pijakan utama dalam menyikapi wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk usulan pilkada dilakukan melalui DPRD.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto usai ditanya bagaimana cara PDI-P menghadapi dominasi partai politik di parlemen yang mendukung mekanisme Pilkada lewat DPRD.

"Prinsipnya kedaulatan rakyat itu harus dihormati oleh seluruh anak bangsa melalui hak rakyat di dalam menentukan pemimpin," kata Hasto dalam konferensi pers di sela-sela Rakernas I PDI-P, Sabtu (10/1/2026) malam di Ancol, Jakarta Utara.

Hasto kemudian mengingatkan perjalanan sejarah politik Indonesia, termasuk saat pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya.

Menurutnya, pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat tidak hanya memperoleh legitimasi politik yang kuat, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menghadirkan program-program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Ia mengungkapkan, Steering Committee Rakernas I PDI-P menerima banyak masukan dari berbagai kelompok, mulai dari kalangan pro-demokrasi, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, hingga struktur partai.

Masukan tersebut pada umumnya berharap agar Rakernas mampu menghasilkan keputusan politik yang menjaga demokrasi melalui partisipasi rakyat secara luas, termasuk lewat pilkada langsung.

Meski demikian, Hasto menegaskan bahwa sikap resmi partai terkait sistem pilkada belum diputuskan.

Seluruh usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) masih akan didengarkan dan dibahas secara menyeluruh sebelum dirumuskan dalam rekomendasi Rakernas.

“Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu, itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas. Jadi belum diputuskan," ujar Hasto.

Hasto menambahkan, pembahasan sikap PDI-P terhadap pilkada telah melalui sejumlah tahapan, termasuk diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) yang melibatkan kalangan masyarakat sipil dan para pakar sistem politik.

Menurut dia, Rakernas tidak hanya akan membahas pilkada, tetapi juga agenda strategis lain, seperti penguatan pelembagaan partai politik, akuntabilitas dan transparansi partai, demokratisasi internal, hingga sistem keuangan partai politik.

Selain itu, Rakernas juga menyoroti penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh, termasuk integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu, serta pentingnya netralitas aparatur negara agar pemilu berlangsung jujur dan adil.

Ia menegaskan, Rakernas I PDI-P bukan sekadar momentum untuk menyampaikan sikap politik jangka pendek, melainkan forum kristalisasi pemikiran yang mendengarkan suara rakyat dan merumuskan desain masa depan bangsa.

“PDI Perjuangan tidak pernah mengingkari semangat reformasi. Karena reformasi itu lahir dari suatu kristalisasi perjuangan yang luar biasa, pengorbanan para mahasiswa agar rakyat berdaulat," pungkasnya.

Sebagai informasi, setidaknya, ada empat partai politik yang telah menyatakan dukungannya terhadap wacana Pilkada dipilih lewat DPRD.

Mereka antara lain Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

Tag:  #soal #usulan #pilkada #dprd #kedaulatan #rakyat #harus #dihormati