Lokasi Tambang Nikel di Konawe Utara yang Disidik Kejagung, Diduga Berada di Kawasan Hutan Lindung

- Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tinda Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung ( Kejagung), diam-diam telah mengambil alih kasus dugaan korupsi IUP Tambang Nikel, yang sebelumnya diusut namun belakangan dihentikan perkaranya (SP3) KPK. 

Saat ini, penanganan perkara tersebut ternyata sudah memasuki tahap penyidikan. Para penyidik gedung bundar-sebutan untuk gedung JAMPidsus- pun telah melakukan serangkaian tindakan upaya hukum.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, kawasan tambang nikel yang menjadi sengkarut rasuah di Konawe Utara itu, berada di kawasan hutan lindung. Untuk menelisik dugaan adanya pelanggaran perizinan kawasan hutan lindung menjadi kawasan pertambangan, para penyidik korps adhyaksa, Rabu ( 7/1) kemarin menggeledah kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut). 

Penggeledahan yang dilakukan di Lantai 6 itu, dilakukan guna mencari bukti-bukti tambahan, guna melengkapi berkas penyidikan.

Menanggapi adanya penggeledahan pihak Kejagung di gedung Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, pihak Kemenhut mengklaim bahwa agenda tersebut merupakan proses koordinasi terkait data kawasan hutan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengaku, kehadiran penyidik Kejagung bukan untuk melakukan penggeledahan paksa, melainkan pencocokan data.

Adapun fokus utamanya adalah meneliti kembali perubahan fungsi kawasan hutan lindung di beberapa daerah yang terjadi di masa lampau.

"Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif," ujar Ristianto dalam keterangan resminya, Rabu (7/1).

Sebelumnya, Kasus tambang nikel ini menjadi sorotan karena sebelumnya sempat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun tersebut.

KPK beralasan bahwa unsur kerugian negara sulit dihitung secara teknis pada lahan tambang yang belum terkelola.

"SP3 tersebut didasari sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 yang tidak cukup bukti karena berdasarkan surat dari BPK sebagai auditor negara, kerugian negaranya tidak bisa dihitung," ucap juru bicara KPK, Budi Prasetyo, beberapa waktu lalu.

Kini, dengan bergeraknya penyidik Kejagung ke kantor Kemenhut, publik menanti apakah kasus besar ini akan menemukan titik terang baru di bawah penanganan JAMPidsus.

Tag:  #lokasi #tambang #nikel #konawe #utara #yang #disidik #kejagung #diduga #berada #kawasan #hutan #lindung