'Raja Bolos' di MK: Anwar Usman 113 Kali Absen Sidang, MKMK Cuma Kirim Surat Peringatan

Baca 10 detik

• Hakim Konstitusi Anwar Usman mencatat 113 kali ketidakhadiran dalam tugas persidangan sepanjang tahun 2025 berdasarkan laporan MKMK.
• MKMK hanya mengirimkan surat pengingat kepada Anwar Usman, bukan sanksi tegas, menekankan kesadaran etik internal.
• Data 2025 menunjukkan Anwar Usman absen dalam RPH 32 kali, berbeda signifikan dari hakim lain dengan kehadiran mendekati sempurna.

Fakta mengejutkan terungkap dari laporan akhir tahun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hakim Konstitusi Anwar Usman tercatat menjadi hakim yang paling sering absen atau 'bolos' dari tugas persidangan sepanjang tahun 2025, dengan total ketidakhadiran mencapai 113 kali.

Alih-alih memberikan sanksi tegas, MKMK mengaku hanya mengirimkan surat pengingat kepada ipar Presiden Joko Widodo tersebut. Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, berdalih bahwa penegakan etika idealnya harus muncul dari kesadaran internal masing-masing hakim.

“Kalau pelanggaran hukum, semua orang tahu itu melanggar, tapi kalau pelanggaran etik pada dasarnya adalah yang bersangkutan yang merasa. Oleh karena itu, yang ideal dalam penegakan etik itu adalah harus datang dari dalam, bukan dipaksakan dari luar,” katanya usai mengucap sumpah sebagai anggota MKMK periode 2026 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Sikap 'lunak' MKMK ini tecermin dari cara mereka merespons rekor absensi Anwar Usman. Palguna menegaskan surat yang dikirimkan bukanlah sebuah teguran formal atau sanksi, melainkan sebatas pengingat untuk menjaga marwah lembaga.

“Bukan teguran lisan, kami hanya mengirimkan surat. Jadi, surat peringatan dalam pengertian bukan sebagai sanksi, tetapi mengingatkan karena kami sebenarnya lebih ingin menjaga [muruah], bukan menghukum,” kata dia sebagaimana dilansir Antara.

Berdasarkan data dalam laporan pelaksanaan tugas MKMK 2025 yang dirilis pada Rabu, angka absensi Anwar Usman memang sangat mencolok. Ia tercatat tidak hadir sebanyak 81 kali dalam sidang pleno dan 32 kali dalam sidang panel.

Tak hanya di ruang sidang, mantan Ketua MK itu juga tercatat tidak hadir sebanyak 32 kali dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), sebuah forum krusial tempat para hakim berdiskusi dan mengambil keputusan. Akibatnya, persentase kehadiran Anwar Usman dalam RPH hanya menyentuh angka 71 persen.

Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan hakim konstitusi lainnya. Laporan yang sama mencatat Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki tingkat kehadiran 100 persen dalam RPH.

Bahkan, M. Guntur Hamzah tercatat tidak pernah bolos sekalipun dalam sidang pleno maupun panel.

Hakim-hakim lain juga menunjukkan tingkat kehadiran yang tinggi. Ketua MK Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur mencatatkan kehadiran 99 persen. Sementara Enny Nurbaningsih dan Arsul Sani 96 persen, dan Arief Hidayat 93 persen.

PerbesarKetua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna (tengah) bersama dua anggota MKMK, Yuliandri (kiri) dan Ridwan Mansyur yang juga hakim konstitusi (kanan), menjawab pertanyaan wartawan usai mengucap sumpah jabatan sebagai anggota MKMK periode 2026 di Aula Gedung I MK, Jakarta, Rabu (7/1/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya.

Anggota MKMK Yuliandri menyatakan bahwa publikasi data kehadiran ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Meskipun alasan di balik ketidakhadiran seorang hakim perlu dipertimbangkan, pengungkapan fakta ini menjadi bagian dari tugas MKMK.

“Kami sadar betul kalau setiap kali membuat putusan, apalagi yang menghukum, pasti ada orang yang tidak senang, pasti itu, tapi karena itulah kami diadakan, diberikan tugas,” ucap Yuliandri.

Upaya internal untuk saling mengingatkan di antara para hakim konstitusi pun diakui telah dilakukan. Anggota MKMK yang juga Hakim Konstitusi, Ridwan Mansyur, mengatakan bahwa para hakim sudah saling mengingatkan pentingnya kehadiran.

“Dalam beberapa kesempatan, saya juga menyampaikan sebagai rekan, sebagai sesama [hakim], ya, untuk hadir. Kalaupun tidak hadir, tentunya ada alasan yang harus disampaikan,” kata Ridwan.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa pada akhirnya, tanggung jawab etik kembali kepada pribadi masing-masing hakim.

“Kita tidak bisa memaksa orang, apalagi ini berkaitan dengan kepribadian, attitude (perilaku), etika, dan juga lain-lain, dikembalikan kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Tag:  #raja #bolos #anwar #usman #kali #absen #sidang #mkmk #cuma #kirim #surat #peringatan