Apa Solusi Pemerintah untuk Warga yang Rumahnya Digulung Banjir Sumatera?

- Hingga Selasa (9/12/2025) pagi, BNPB mencatat ada 157.600 rumah yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Akibatnya, tercatat kurang lebih 1 juta orang mengungsi karena rumahnya rusak.

Pemerintah pun berupaya mencarikan solusi bagi warga yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera tersebut.

Mereka berencana membangun hunian sementara (huntara) tipe 36 meter persegi bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

“Jadi, masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian, kita alihkan ke hunian sementara. Hunian sementaranya akan dibangun oleh, kalau kami boleh, itu oleh Satgas TNI-Polri, Bapak Presiden,” kata Kepala BNPB Suharyanto, dalam siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (7/12/2025).

Setelah huntara rampung, pemerintah akan membangun hunian tetap (huntap) untuk korban bencana di Sumatera.

Suharyanto memohon agar pembangunan huntap dan relokasi dari huntara dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Kemudian yang tanahnya tidak harus pindah karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tapi rumahnya rusak, itu kami perbaiki oleh Satgas BNPB,” ujar dia.

Berapa lama proses pembangunan huntara-nya?

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menanyakan waktu pembangunan huntara.

Suharyanto mencontohkan huntara yang dibangun Satgas Kodam IX/Udayana untuk korban erupsi Gunung Ile Lewotobi, yang memindahkan 8.000 kepala keluarga dalam kurun waktu kurang dari enam bulan.

“Membangunnya enam bulan, Bapak Presiden. Enam bulan jadi, Bapak Presiden, memindahkan 8.000 KK,” ujar Suharyanto.

“Kalau bisa lebih cepat ya,” timpal Prabowo.

Suharyanto menjelaskan dua skema pembangunan huntara, tergantung ketersediaan lahan.

Jika lahan cukup, pemerintah daerah dapat langsung membagi lahan seluas 8x10 meter per kepala keluarga, bagian belakang digunakan untuk huntara dan bagian depan untuk huntap.

“Jadi, itu milik dari satu keluarga terdampak,” kata Suharyanto.

Jika lahan terbatas, Satgas akan membangun model barak untuk menampung pengungsi yang masih tinggal di tenda.

Hunian tipe 36, harga Rp 30 juta

Suharyanto menyampaikan, huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian.

Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.

"Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” kata Suharyanto.

Prabowo lalu menanyakan detail spesifikasi dan biaya konstruksi.

“Harganya berapa?” tanya Presiden.

“Sekitar Rp 30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara,” jawab Suharyanto, sembari menegaskan bahwa unit tersebut sudah dilengkapi fasilitas dasar.

“Ada WC, kamar mandi, siap di dalam satu (unit),” ujar dia.

Prabowo menilai harga ini relatif efisien.

BNPB juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap).

Namun, bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat.

"Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan,” kata Suharyanto.

HGU bisa dicabut

Prabowo mengatakan, hak guna usaha (HGU) yang diberikan pemerintah bisa dicabut sementara untuk memenuhi kebutuhan lahan demi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Sumatera.

“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” tegas Presiden Prabowo, saat rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu.

Menurut Prabowo, negara harus hadir dan memberikan solusi cepat atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa kebutuhan rakyat adalah prioritas tertinggi.

“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Prabowo.

Setujui perbaikan Rp 60 juta per rumah

Prabowo kemudian menyetujui anggaran Rp 60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi mengganti hunian mereka yang rusak maupun hancur karena longsor dan banjir bandang.

Angka itu berasal dari BNPB yang mengajukan Rp 60 juta per rumah kepada Presiden Prabowo.

“Ini hunian tetap (huntap) anggaran Rp 60 juta cukup?” tanya Presiden ke Suharyanto.

“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” kata Kepala BNPB.

“Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” kata Kepala BNPB.

"Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” ujar Presiden, memberikan instruksi kepada Kepala BNPB soal pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi.

Dicarikan tanah negara

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk korban banjir dan longsor di Sumatera sebenarnya bisa lamban.

Pratikno mengingatkan bahwa ada proses pengadaan lahan untuk pembangunan huntara dan huntap.

"Sepengalaman kita, dalam pembangunan huntara dan huntap, salah satu yang membuat lamban adalah pengadaan lahan," ujar Pratikno.

Pratikno kemudian menyoroti pengadaan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda).

Dia mengatakan, pemda yang terdampak banjir di Sumatera kini sudah kehabisan uang, sehingga tidak mungkin bisa mencari lahan.

"Karena pengadaan lahan ini menjadi tanggung jawab pemda. Dan bisa diduga, seperti Pak Mendagri sampaikan, pemda tidak mempunyai cukup anggaran untuk pengadaan lahan," ujar dia.

"Jadi ini jadi PR kita, di beberapa daerah justru yang memperlamban pembangunan huntara dan huntap itu adalah pengadaan lahan. Mohon arahan Presiden bagaimana membantu pemda untuk lahan relokasi," sambung Pratikno.

Mendengar kerisauan Pratikno itu, Prabowo menegaskan pemda tidak boleh mengeluarkan uang.

Dia berjanji akan mencarikan tanah negara untuk membangun huntara dan huntap.

"Ini jadi perhatian khusus ya. Nanti kita akan cari tanah-tanah negara. Jadi enggak boleh ada pemda yang keluar uang untuk lahan," kata Prabowo.

Biaya pemulihan capai Rp 51,82 triliun

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto memperkirakan, biaya pemulihan untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mencapai Rp 51,82 triliun.

"Kami laporkan secara nasional dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dengan penjumlahan dari tiga provinsi estimasi yang diperlukan dana adalah Rp 51,82 triliun," ujar Suharyanto.

Di Aceh, estimasi biaya pemulihan mencapai sekitar Rp 25,41 triliun.

Di provinsi tersebut, terdapat 37.546 rumah yang mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat.

Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik, seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, dan puskesmas.

Selain itu, sektor pertanian turut terdampak, meliputi lahan tanaman pangan, ternak, sawah, kebun, tambak, serta sejumlah kantor pemerintahan.

"Tadi dari Bapak Menteri PU (Pekerjaan Umum), khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun," ungkap Suharyanto.

Untuk Sumatera Utara, pemerintah memerlukan anggaran sekitar Rp 12,8 triliun guna memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Suharyanto menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan kemungkinan berubah mengikuti perkembangan penanganan di lapangan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengembalikan kondisi semula, ini rehabilitasi-rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp 12,88 triliun," kata Suharyanto.

Sementara itu, di Sumatera Barat, kebutuhan pemulihan diperkirakan mencapai Rp 13,52 triliun berdasarkan hitungan awal Kementerian Pekerjaan Umum.

"Kami laporkan untuk Sumatera Barat hasil penghitungan sementara dari Kemen PU untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana atau menjadi lebih baik, ini membutuhkan anggaran Rp 13,52 triliun," ujar Suharyanto.

Tag:  #solusi #pemerintah #untuk #warga #yang #rumahnya #digulung #banjir #sumatera