DPR Desak Status Bencana Nasional: Pemerintah Daerah Lumpuh, Sumatera Butuh Penanganan Total

Baca 10 detik

• Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mendorong penetapan status Bencana Nasional atas bencana alam di Sumatera.
• Dede Yusuf menyoroti lebih dari 300 korban jiwa dan kelumpuhan daerah akibat bencana alam yang melanda Sumatera.
• Dede mengapresiasi rencana modifikasi cuaca dan menekankan mitigasi jangka panjang akibat alih fungsi lahan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mendorong pemerintah pusat untuk segera menetapkan status Bencana Nasional atas rentetan bencana alam yang melanda wilayah Sumatera.

Hal ini disampaikan Dede mengingat skala dampak bencana yang kian memprihatinkan, baik dari sisi jumlah korban jiwa maupun kelumpuhan infrastruktur pemerintahan daerah.

"Kondisi ini memang kami sangat mendukung agar menjadi bencana nasional. Karena kalau kita berbicara sebagai bencana nasional, maka seluruh perangkat, baik pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, hingga pusat, itu harus turun tangan bahu-membahu," ujar Dede di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Politisi Partai Demokrat ini menyoroti tingginya angka korban jiwa yang kini dilaporkan telah mencapai lebih dari 300 orang. Selain itu, kerusakan harta benda dan infrastruktur dinilai sudah tak terhitung lagi.

Alasan mendasar perlunya status Bencana Nasional, menurut Dede, adalah kondisi pemerintahan daerah yang saat ini tidak berdaya menangani dampak bencana sendirian.

"Yang paling perlu kita perhatikan adalah bahwa saat ini kondisi pemerintah daerah itu lumpuh, hampir sebagian lumpuh. Dan kita membutuhkan segala penanganan dengan baik," tegasnya.

Sebagai pimpinan Komisi II yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dede mendorong adanya koordinasi intensif agar pelayanan publik di daerah terdampak tidak terhenti total. 

Ia menerima laporan bahwa aliran listrik dan jaringan internet di lokasi bencana terputus, padahal fasilitas vital seperti rumah sakit dan sekolah harus tetap beroperasi.

"Komisi II tentunya mendorong agar mitra-mitra kami, dalam konteks ini adalah Kemendagri, berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya," katanya.

Ia juga mengimbau daerah-daerah lain yang tidak terdampak untuk turut serta membantu penanganan pelayanan publik di wilayah bencana.

Terkait penanganan teknis, Dede Yusuf mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang berencana menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi curah hujan yang ekstrem.

"Alhamdulillah saya dengar informasi bahwa Menko Infrastruktur sudah melakukan rencana untuk membuat cuaca buatan (modifikasi cuaca), untuk mencegah agar curah hujan tidak terlalu tinggi," ungkapnya.

Kendati begitu, Dede mengingatkan bahwa mitigasi jangka panjang harus menjadi prioritas. Ia menyoroti faktor alih fungsi lahan yang masif di Sumatera sebagai salah satu pemicu utama bencana.

"Kondisi Sumatera ini banyak sekali hutan yang sudah beralih fungsi menjadi perkebunan. Dan ini bisa terjadi di beberapa wilayah lainnya," tuturnya.

Untuk itu, ia meminta mitigasi tidak hanya difokuskan pada daerah yang saat ini terdampak seperti Tapanuli Tengah dan Sibolga, melainkan juga wilayah sekitarnya yang memiliki potensi kerawanan serupa akibat perubahan fungsi lingkungan.

Tag:  #desak #status #bencana #nasional #pemerintah #daerah #lumpuh #sumatera #butuh #penanganan #total