Anggota DPR Fraksi NasDem Kritik Penanganan TBC Belum Maksimal

- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menilai intervensi pemerintah dalam upaya mengatasi tuberkulosis (TBC) di Indonesia masih belum maksimal.

“Hari ini Indonesia kan darurat TBC, nah sementara intervensi pemerintah itu belum maksimal dilakukan. Untuk itu, pemerintah harus punya perhatian khusus untuk masalah ini. Karena TBC itu mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, ya,” ujar Irma usai Focus Group Discussion (FGD) bersama Kemenkes RI di Gedung DPR, Kamis (27/11/2025).

Dia meminta pemerintah menunjukkan perhatian khusus untuk memperbaiki persoalan ini, salah satunya dengan pelibatan kementerian dan lembaga lintas sektor, di samping Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

“Enggak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Kesehatan, harus lintas sektor. Makanya tadi kami undang semua, ya, baik dari BPOM, Kementerian Kesehatan, dan semua pakar-pakar yang ada di Indonesia yang khusus menangani TBC,” sambungnya.

Irma mengingatkan bahwa Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi darurat TBC.

Untuk itu, pengentasan TBC tidak bisa hanya dilakukan lewat skrining kesehatan dan pengobatan terhadap masyarakat.

Dia lantas mengusulkan agar upaya pengentasan TBC ini turut dilakukan lewat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Tujuannya adalah untuk memperbaiki asupan makanan keluarga pengidap TBC yang masuk kategori kurang mampu.

“Keluarga pengidap TBC yang tidak mampu itu juga harusnya bisa diberikan MBG agar imunitas mereka tinggi, pengobatannya juga dilakukan secara baik,” kata Irma.

Namun, Irma mengingatkan bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan jika penanganan dan pengentasan TBC dilakukan secara lintas sektor.

“Jadi kesimpulannya memang harus dilakukan lintas sektor, lintas kementerian. Jadi misalnya di MBG harus ada pemberian makanan bergizi gratis untuk, apa namanya? Keluarga TBC yang mengidap TBC yang memang tidak mampu, ya,” jelas Irma.

Dia berharap intervensi tersebut dapat membantu pasien menyelesaikan pengobatan hingga tuntas dan menekan penularan TBC yang masih tinggi di masyarakat.

Respons Wamenkes

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan bahwa pemerintah telah meningkatkan kolaborasi lintas kementerian untuk mempercepat pemberantasan TBC.

“Selama ini sudah berjalan 15 kementerian, naik menjadi 31 kementerian. Sehingga target pemberantasan TBC, eliminasi TBC 2030 itu bisa angkanya makin nyata,” ujarnya.

Di samping itu, Benjamin menegaskan bahwa pemerintah akan mengubah langkah penanganan menjadi lebih agresif melalui skrining dan pelacakan (tracing) massal.

“Jadi, kita akan melakukan skrining massal, tracing massal dengan sangat masif. Harus ada extraordinary yang kencang, baru bisa angkanya turun,” katanya.

Tag:  #anggota #fraksi #nasdem #kritik #penanganan #belum #maksimal