Kemendagri Kirim Tim untuk Cek Lokasi Banjir dan Longsor di Sumut dan Aceh

- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirim tim ke Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), untuk memeriksa langsung lokasi bencana banjir dan longsor yang terjadi di sana.

Tim Kemendagri tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah (Dirjen Bina Adwil) Safrizal Zakaria Ali.

"Banjir yang disusul longsor ini terjadi di enam titik Lokasi. Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk pimpin langsung tim ke Lokasi. Kami telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/11/2025), dikutip dari Antaranews.

Safrizal mengatakan, hujan deras di Kota Sibolga sejak Senin hingga Selasa, 24-25 November 2025, memicu serangkaian longsor yang berdampak ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian di Aceh.

Bencana banjir bandang dan longsor tersebut juga menyebabkan empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga. Sedangkan di Tapanuli Tengah, terdapat 20 kecamatan yang terdampak bencana.

Safrizal menyebut, berbagai pihak telah melakukan evakuasi hingga Selasa siang. Tim gabungan dari TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak.

"Kita punya Satpol PP dan Damkar yang responsif dalam menangani bencana alam dan penyelamatan evakuasi korban terdampak banjir dan longsor. Sebagai langkah konkret, malam ini, Kemendagri dan BNPB akan langsung bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai basis penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total, termasuk membawa bantuan tenda yang sangat dibutuhkan di lapangan," ujarnya.

Arahan Mendagri Terkait Kesiapsiagaan Potensi Bencana

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, telah bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.

Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah secara virtual pada Jumat, 21 November 2025, dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Dalam arahan tersebut, Safrizal menyebut, sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.

Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

"Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting,” kata Safrizal.

Sebagai tindak lanjut, Safrizal meminta pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing.

Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, unsur relawan seperti satlinmas dan redkar, serta para pemangku kepentingan lainnya.

“Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap, jangan kendor sedikitpun,” tutur Safrizal.

Banjir dan Longsor di 7 Kabupaten/Kota di Sumut

Sebagaimana diberitakan, bencana banjir dan longsor melanda tujuh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan, ada empat kabupaten/kota yang musibah longsor dan banjirnya datang bersamaan, yakni Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Selatan (Tapsel).

Sementara itu, tiga wilayah lain seperti Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Nias Selatan hanya terendam banjir.

Namun, Abdul Mahari menjelaskan bahwa data yang disampaikan BNPB bersifat sementara dan masih berpotensi mengalami perkembangan sesuai dengan hasil kaji cepat lanjutan di lapangan.

Kemudian, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Polda Sumut, bencana tersebut menyebabkan 17 warga meninggal dunia hingga Rabu, 26 November 2025 pagi.

Dengan rincian, lima korban meninggal di Sibolga, delapan orang di Tapsel, dan empat orang di Tapteng.

Selain memakan korban, banjir dan longsor di Tapanuli Utara menyebabkan 50 unit rumah terdampak dan dua jembatan terputus.

Sementara itu, di Tapanuli Tengah, banjir yang terjadi di sembilan kecamatan menyebabkan 1.902 unit rumah yang terdampak.

Tag:  #kemendagri #kirim #untuk #lokasi #banjir #longsor #sumut #aceh