Manuver Budi Arie Merapat ke Gerindra, Ada Peran Jokowi di Baliknya?

 Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, resmi menyatakan niatnya bergabung dengan Partai Gerindra.

Langkah yang sontak mengguncang peta relawan politik pendukung Presiden Joko Widodo itu.

Pernyataan itu ia sampaikan secara terbuka dalam Kongres III Projo yang digelar di Sahid Hotel, Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Ketika dikonfirmasi ulang keesokan harinya, Budi Arie menegaskan bahwa keputusannya sudah final.

“Oh (bergabung) ke Gerindra? Iya dong,” ujarnya dengan nada tegas kepada Kompas.com, Senin (3/11/2025).

Langkah Budi Arie ini menimbulkan tanda tanya besar. Sebagai ketua organisasi relawan yang dikenal sebagai benteng politik Jokowi sejak Pilpres 2014, arah dukungannya ke Gerindra, terasa seperti langkah politik yang tak biasa.

Apalagi, Jokowi dalam beberapa bulan terakhir justru menunjukkan kedekatan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tempat putra bungsunya, Kaesang Pangarep, berlabuh.

Di tengah konstelasi yang terus berubah, keputusan Budi Arie tampak bukan sekadar langkah personal, melainkan cerminan dari dinamika politik pasca-Jokowi yang mulai menemukan bentuknya.

Strategi politik Jokowi?

Intrik politik Budi Arie ini dinilai menjadi bagian strategi politik Jokowi. Hal ini disampaikan pengamat komunikasi politik Hendri Satrio.

Dia bilang, Jokowi ada di balik keputusan Ketum Projo Budi Arie menjadi kader Gerindra untuk memberikan pengaruh Jokowi di partai berlambang kepala garuda itu.

"Menurut saya, itu sangat mungkin adalah strategi Jokowi juga untuk menyusupkan Projo ke Gerindra, supaya Jokowi juga memahami arah dan strategi Gerindra mau apa ke depan," katanya.

Hendri mengatakan, cara Projo mendekat ke pemerintahan bisa menjadi keuntungan politik untuk keluarga Jokowi.

Menurut dia, kepiawaian Jokowi dalam memberikan manuver politik tentu tak bisa diragukan. Ini yang membuat Hendri menilai apa yang dilakukan Projo murni sebagai strategi.

"Bisa jadi seolah-olah dibuat mereka berpisah. Padahal itu adalah sebuah strategi untuk memperkuat ide Jokowi sebelumnya, Prabowo-Gibran 2 periode," tuturnya.

Konflik Projo dan Gerindra

Perubahan sikap drastis Projo terhadap Gerindra dan Presiden Kedelapan RI Prabowo Subianto ini dibaca Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.

Dia mengatakan sikap Projo ini sebagai konsisten untuk tidak konsisten.

Ada beberapa peristiwa masa lalu yang diungkit Yunarto untuk memperlihatkan sikap Projo yang tidak konsisten tersebut.

Pertama, pada Pemilu 2014 silam, saat Budi Arie menyebut Prabowo sebagai bahaya untuk demokrasi.

"2018, Bung Freddy Damanik bisa menjawab dari siapa Projo yang pernah mengatakan kalau perlu Prabowo didiskualifikasi karena kasus Ratna Sarumpaet hoax," katanya.

Konflik ini tercatat dalam pemberitaan Kompas.com pada 11 Oktober 2018.

Saat itu, Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik yang menjabat sebagai Tim Hukum DPP Projo mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI).

Mereka sempat melaporkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno atas dugaan pelanggaran etik pidana pemilu.

Projo melaporkan Prabowo dan Sandiaga atas dugaan melanggar Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dugaan pelanggaran itu merujuk kepada pernyataan Prabowo dan Sandiaga mengenai Ratna Sarumpaet.

Keduanya dianggap menyebarluaskan kabar bohong perihal tindak penganiayaan yang awalnya disebut menimpa Ratna.

Saat itu, Freddy mengatakan sebaiknya Prabowo sebagai capres diganti karena telah merusak demokrasi.

"Kalau caleg bisa didiskualifikasi, maka tidak berlebihan kalau kita berharap mereka juga diganti saja. Diganti saja capresnya, karena mereka telah merusak demokrasi dan melakukan tindakan memalukan," kata Freddy saat itu.

Kemudian pada 2019, Projo sempat mengancam membubarkan diri lantaran Prabowo saat itu ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi.

Namun tiga hari setelah pernyataan itu, Yunarto mengingatkan bahwa Projo membantah dan mengatakan Prabowo patriot sejati.

Perubahan sikap Projo ini memberikan penilaian bahwa Projo tak lagi menjadi relawan yang memperjuangkan Jokowi, tetapi mengekor pada kekuasaan.

Begitu juga langkah Budi Arie untuk menjadi kader Gerindra.

Yunarto menggunakan diksi "gelendotan" dengan partai besar agar eksistensi relawan ini tak hilang, seperti siluet wajah Jokowi yang akan diubah di organisasi itu.

"Projo atau Budi Arie yang butuh kemudian kekuatan politik bernama Gerindra, butuh partai besar untuk gelendotan Dan itu sah-sah saja, tidak ada yang salah," katanya.

Projo berubah wajah

Ketua Umum Projo, Budi Arie enggan menanggapi rupa-rupa penilaian analis politik terkait langkah yang dia ambil.

"Saya kan bukan komentator, kalau mau berpendapat silahkan aja, saya mau mengomentari pengamat, itu hak mereka," ucapnya.

"Yang pasti Projo itu bertekad untuk menyatukan Prabowo dan Jokowi, karena itu baik untuk bangsa. Kalau orang mau ngomong apa, masak kita mau nanggepin orang ngomong. Orang mau ngomong boleh lah, kalau saya disuruh ngomongin komentator, ya enggak. Sikap kita itu aja," ucap dia.

Tapi yang pasti, Budi Arie menegaskan keputusan kongres Projo kali ini tak sekadar menjadi sikap organisasi relawan tersebut, tetapi menjadi langkah transformasi dari Projo yang dianggap sebagai singkatan Pro Jokowi, menjadi Projo, yang lebih dekat dengan Prabowo Jo (Prabowo Saja) dalam bahasa Manado.

"Begini, transformasi itu adalah keniscayaan, transformasi Projo adalah keniscayaan Karena memang kesejarahan Projo itu adalah Lahir untuk mendukung pemerintahan atau pemimpin rakyat yang ada dalam diri Pak Jokowi," kata Budi Arie.

Dia menegaskan kembali, Projo bukan pendukung Jokowi, tetapi pendukung pemimpin rakyat yang ada di dalam Jokowi.

Jika ditarik kesimpulan, ketika Jokowi tak lagi menjadi pemimpin rakyat, Projo akan mengekor pada kekuasaan saat ini, yakni Presiden Prabowo Subianto.

Perubahan logo juga menjadi langkah transformasi tersebut, Budi Arie mengatakan, Projo mengambil langkah pergantian siluet wajah Jokowi sebagai langkah adaptif.

Projo, kata dia, harus menyesuaikan dengan zaman. Dia malah mempertanyakan mengapa organisasi lain yang logonya berubah tidak dipermasalahkan, sedangkan Projo yang hanya menghilangkan siluet Jokowi tanpa merubah nama organisasi justru diperdebatkan?

"Kenapa sih kalau yang lain-lain diubah nggak heboh kok Projo heboh?" tuturnya.

Dia kemudian mengulang penjelasan arti kata Projo sebenarnya. Projo dalam bahasa sansekerta dinilai memiliki arti negeri, dalam bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Sebab itu, Projo bisa diartikan sebagai perkumpulan orang yang mencintai rakyat.

Nilai mencintai rakyat dan mencintai negeri dinilai Budi Arie sebagai sifat dan nilai yang dimiliki oleh Jokowi.

"Dan ini ada di dalam Pak Prabowo, jadi pernyataan bahwa perubahan logo dan lain-lain digoreng-goreng (untuk mengadudomba Jokowi dan Projo). Padahal setelah kita tahu, orang yang menyebarkan narasi penghianatan dan adu domba itu sejatinya bukanlah sedang memilah Jokowi Justru ingin makin mengadu domba mencegah hubungan antara Jokowi dan relawannya termasuk Projo," katanya.

Beban nama besar Jokowi

Salah satu alasan Projo akhirnya menanggalkan siluet wajah Jokowi adalah karena kasihan terhadap sosok Presiden Ketujuh RI itu.

"Dari satu sisi, pemikiran kita ya, kasihan juga Pak Jokowi beban. Dipakai terus lambangnya, mukanya. Di sisi lain kita juga sampaikan ini (beban wajah Jokowi) gimana," kata Budi Arie.

Ihwal perubahan logo siluet wajah Jokowi ini juga dilaporkan langsung Budi Arie ke Jokowi.

"(Jokowi) sudah mendapat informasi lah gitu," katanya.

Dia membantah, langkah menanggalkan wajah Jokowi sebagai bentuk pengkhianatan kepada Jokowi.

Karena menurut Budi, Projo sudah berjuang selama lebih dari 10 tahun membela Jokowi, bahkan saat Jokowi purna tugas sebagai Presiden.

"Dari beragam serangan (Projo melindungi Jokowi), mulai dari isu ijazah palsu, whoosh, hingga pembangunan IKN," tuturnya.

Alasan politik paling kuat Projo untuk bertransformasi adalah mempererat ikatan Prabowo dan Jokowi sebagai dua tokoh nasional yang penting untuk bangsa Indonesia.

Masih mesra dengan Jokowi tapi merapat ke Prabowo

Dalam acara talkshow di Kompas TV, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik mengatakan, sejak awal Projo bersama dengan Jokowi, tetapi tak lantas mengabaikan Prabowo yang baru jadi Presiden.

Sejak awal, kata Freddy, Projo berada di kedua sisi pemimpin bangsa ini. Meski sekarang memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, tapi arahan dan koordinasi tetap berada di bawah Jokowi.

"Selain memang kita inisiasi mendukung Prabowo-Gibran, itu juga kan arahan dan koordinasi dengan Pak Jokowi, jadi masih sejalan masih konsisten, hanya penegasan i dalam Kongres memang itu momentum organisasi," katanya.

Salah satu bentuknya adalah Budi Arie yang disebut langsung berkomunikasi dengan Jokowi untuk melaporkan hasil Kongres III Projo.

Komunikasi itu disebut Freddy untuk mempertegas mengapa Jokowi tak hadir dalam Kongres III, salah satunya adalah saran dari dokter untuk alasan kesehatan.

Tag:  #manuver #budi #arie #merapat #gerindra #peran #jokowi #baliknya