WNA Boleh Pimpin BUMN, Istana: Kalau Kita Butuh, Why Not?

- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, jika memang sebuah perusahaan BUMN membutuhkan pemimpin dengan kompetensi tertentu, tetapi keterampilan itu ada pada warga negara asing (WNA), tidak ada salahnya WNA memimpin BUMN.

Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh menutup diri terhadap WNA.

"Itu memang kita sadari bahwa mungkin kita perlu. Jadi kita juga kemudian jangan menutup diri atau mempermasalahkan WNI, WNA-nya," ujar Prasetyo di Kemenko PM, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

"Kalau WNI mampu, ya kita dorong. Kalau kemudian kita merasa untuk sementara waktu kita membutuhkan keterampilan dan kompetensi dari seseorang yang kebetulan dia WNA, why not juga kan gitu," sambungnya.

Prasetyo lantas mengibaratkan dengan pelatih Timnas Indonesia yang juga berasal dari luar negeri.

Dia menekankan, jika memang ada pelatih lokal yang bagus, pasti mereka akan memilihnya, bukan WNA.

"Sama nih seperti dengan pelatih sepak bola, kan mirip-mirip nih. Kalau ada pelatih lokal yang bagus, ya kita pakai pelatih lokal. Tapi kalau kita membutuhkan pelatih asing, ya enggak ada masalah juga. Karena kadang-kadang kita butuh itu untuk memacu kita," imbuh Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan para petinggi Danantara untuk menetapkan standar bisnis internasional dalam menjalankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Prabowo mengatakan, dirinya sudah mengubah regulasi.

Kini, non-Indonesia bisa memimpin BUMN.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

"Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat," ujar Prabowo.

Prabowo pun turut meminta kepada Danantara agar mereka mencari talenta terbaik untuk memimpin perusahaan BUMN.

"Dan saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik," tuturnya.

Lalu, Prabowo mengatakan, dirinya juga meminta agar jumlah perusahaan BUMN dipangkas.

Dari yang tadinya ada 1.000 perusahaan BUMN, Prabowo minta dirasionalisasi jadi 200 saja.

"Jadi saya sudah memberikan arahan kepada ketua Danantara untuk merasionalisasi semuanya, mengurangi dari 1.000 BUMN mungkin menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240, lalu menjalankannya dengan standar internasional," beber Prabowo.

Tag:  #boleh #pimpin #bumn #istana #kalau #kita #butuh