Prabowo Beri Lampu Hijau WNA Jadi Bos BUMN, Garuda Indonesia Jadi Contoh?

Presiden Prabowo Subianto memberikan lampu hijau bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk mengawaki maupun memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Restu ini sudah dinyatakan Prabowo saat berdialog dengan Chairman dan Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr. (Steve Forbes) dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel St.Regis, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025) malam.

Prabowo bahkan sudah memerintahkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mencari talenta terbaik untuk memimpin BUMN.

"Saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik," ujar Prabowo.

Ubah aturan

Dalam pernyataannya, Kepala Negara menyatakan telah mengubah regulasi yang mengizinkan WNA memimpin BUMN.

Regulasi sebelumnya mengatur bahwa pimpinan BUMN adalah warga negara Indonesia (WNI).

"Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami," ujar Prabowo di hadapan sekitar 400 CEO Global yang menghadiri acara tersebut.

Di sisi lain, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga memerintahkan Danantara untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 entitas menjadi 200 entitas saja.

Tujuannya demi meningkatkan rasio profitabilitas antara laba dibandingkan total aset (Return of Asset/RoA) BUMN yang tadinya hanya sekitar 1-2 persen.

"Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk melakukan rasionalisasi, memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, 230, atau 240," jelas Prabowo.

Tanggapan Danantara

Menanggapi hal itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, menyatakan bahwa Prabowo ingin agar BUMN menjadi perusahaan dengan kaliber internasional atau global.

Oleh karenanya, Prabowo membuka opsi bagi WNA dengan kompetensi internasional untuk memimpin BUMN.

"Dengan itu memang memerlukan human capital yang baik. Tapi memang selalu prioritasnya sama, kita cari putra-putri bangsa yang terbaik, kemudian kita cari juga diaspora, dan kalau misalnya tidak ada diaspora, baru international people," ujar Pandu.

Terlebih, UU BUMN yang baru disahkan DPR beberapa waktu lalu sudah mengatur bahwa WNA boleh memimpin perusahaan pelat merah.

Regulasi itu sesuai dengan keinginan Prabowo bahwa pimpinan perusahaan BUMN harus berskala internasional.

"Jadi tadi ya soal itu memang salah satunya kan sudah ada revisi Undang-Undang BUMN yang baru. Kita tadi keinginan Bapak adalah memang kita ingin ada pemimpin yang ada di BUMN-BUMN itu yang memang berskala internasional," ujar Pandu.

Kendati begitu, ia mengaku akan memprioritaskan putra dan putri terbaik Indonesia untuk memimpin BUMN.

"Kita tetap cari fokus putra-putri Indonesia yang terbaik, diaspora, baru nantinya asing," ujar Pandu.

Siapkan 2.000 WNI

Seiring dengan itu, Kepala Negara juga sudah memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, untuk menyiapkan 2.000 WNI agar dapat bekerja di sektor strategis.

Sektor strategis itu meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta nasional.

Instruksi ini disampaikan Prabowo saat rapat terbatas (ratas) bersama Kabinet Merah Putih di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

"Presiden menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menyiapkan lebih dari 2.000 putra-putri terbaik Indonesia agar dalam waktu dekat ini siap bekerja di sektor-sektor strategis, baik di BUMN maupun perusahaan swasta nasional," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Kamis.

Wajib LHKPN

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan WNA yang memimpin BUMN wajib melaporkan harta kekayaan mereka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa kebijakan membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berlaku bagi pimpinan dan jajaran direksi BUMN, termasuk WNA.

"Tentunya itu berkonsekuensi terhadap salah satunya adalah kewajiban LHKPN. Karena setiap penyelenggara negara pada prinsipnya punya kewajiban untuk melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN," kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Lembaga antirasuah juga tetap bisa memproses dugaan tindak pidana korupsi jika dilakukan oleh WNA yang ditunjuk sebagai direksi.

"Jika memang di situ ada dugaan fraud, dugaan tindak pidana korupsi, KPK tetap bisa menangani karena memang secara ketentuan BUMN ini kan mengelola keuangan negara, dan juga organ-organ di dalamnya adalah penyelenggara negara," ujarnya.

Garuda jadi contoh?

Belum lama ini, sejatinya sudah ada dua WNA yang ditunjuk menjadi dewan direksi maskapai BUMN, Garuda Indonesia (GIAA).

Mereka adalah mantan bos Green Africa Airways, Neil Raymond Mills, yang ditunjuk sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia; dan petinggi Singapore Airlines, Balagopal Kunduvara, yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia.

CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan bahwa WNA ditunjuk masuk susunan direksi Garuda karena kondisi perusahaan yang tidak kunjung sehat, meski sudah disuntik modal oleh negara berkali-kali.

"Ya, ini kan sebetulnya penyehatan Garuda, kan dari dulu kan coba disehatkan segala macam berkali-kali, ya kan, sudah di-inject modalnya. Dulu saya bicara, tapi kan tidak mencapai hasil maksimal," ujar Rosan.

Ia menuturkan, kini Danantara tidak setengah-setengah lagi untuk menyembuhkan Garuda.

Menurut Rosan, aspek terpenting dalam upaya penyelamatan dunia adalah kualitas sumber daya manusia dan manajemennya.

"Yang paling penting adalah yang mempunyai goals, rencana yang baik, tapi juga dari segi implementasinya bisa dijalankan dengan segera," ucap dia.

Tag:  #prabowo #beri #lampu #hijau #jadi #bumn #garuda #indonesia #jadi #contoh