Fadli Zon Tegaskan Penulisan Ulang Sejarah Dilakukan Tim: Bukan Politikus atau Aktivis

- Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas Kementerian Kebudayaan, dilakukan oleh tim yang dibentuk kementeriannya.

Kemudian, usai memberikan materi pada retreat kepala daetah di IPDN, Fadli Zon memastikan bahwa tim penulisan ulang sejarah itu tidak terdiri dari politikus maupun aktivis.

"Jadi yang menulis sejarah ini kan sejarawan ya, sekali lagi bukan aktivis, bukan politisi, bukan LSM," ujar Fadli Zon di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025), dikutip dari Antaranews.

Atas dasar itu, dia memastikan bahwa proyek penulisan sejarah ulang bukan untuk menulis tentang sejarah hak asasi manusia, tetapi sejarah Indonesia yang diklaim bebas dari kepentingan.

"Yang menulis ini adalah para sejarawan yang profesional yang memang dia belajar sejarah ada metodologi, ada historiografinya, dan bagaimana mereka menganalisis gitu. Kalau sejarah itu ditulis oleh aktivis, oleh politisi ya pasti sesuai dengan kepentingannya dong," katanya.

Lebih lanjut, Fadli Zon menyebut, penulisan ulang sejarah dibutuhkan karena yang sudah ada, belum memuat tentang perjalanan bangsa termasuk buku-buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI).

Meski demikian, dia mengatakan, proyek yang tengah dikerjakannya tetap mengambil bahan dari buku-buku SNI, seperti yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Sartono Kartodirjo yang mulai terbit tahun 1974 dan terakhir terbit tahun 1984 dan dimutakhirkan datanya pada tahun 2008.

"Selama 26 tahun ini, Indonesia tidak pernah menulis sejarah tentang perjalanan bangsa. Proyek penulisan sejarah 10 jilid ini dimulai dari prasejarah hingga awal pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Tapi, kami tidak menulis sejarah dari nol, namun melanjutkan apa yang tidak ditulis," ujarnya.

Fadli Zon lantas mengungkapkan bahwa tim penyusun terdiri dari 113 sejarawan yang berasal dari 43 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan gelar mulai dari doktor, profesor, dan guru besar.

Kemudian, dia menyebut, proses penulisan sejarah ulang ini telah memasuki 70 persen. Tetapi, politikus Partai Gerindra ini menegaskan penulisan sejarah tersebut tidak spesifik membicarakan periode-periode tertentu namun membahas secara keseluruhan.

Diinformasikan, setelah selesai buku 10 jilid sejarah ulang ini, Kementerian Kebudayaan akan menyelenggarakan diskusi publik secara terbuka.

Tag:  #fadli #tegaskan #penulisan #ulang #sejarah #dilakukan #bukan #politikus #atau #aktivis