Kuasa Hukum Klaim Bank yang Dekati Sritex untuk Berikan Kredit: Bukan Kami yang Approach

Kuasa hukum Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman TBK (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), Rocky Martin, menyebutkan, Sritex tidak pernah mendatangi bank untuk mengajukan kredit.

Namun, pihak bank yang datang menawarkan.

Hal ini disampaikan usai Iwan selesai diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit oleh sejumlah bank daerah dan bank pemerintah, Rabu (18/6/2025).

“Jadi, bank yang approach ke klien kami, bukan kami yang approach ke bank,” ujar Rocky saat ditemui di lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu sore.

Rocky tidak mengungkap seberapa sering pendekatan atau tawaran yang diberikan pihak bank kepada Sritex.

Namun, ia mengatakan, pihak bank ikut memantau analisis keuangan Sritex.

“Dari pihak klien kami enggak pernah yang namanya approach ya. Selalu bank yang melihat analisis dari financial klien kami,” lanjut Rocky.

Hari ini merupakan kali ketiga Iwan Kurniawan diperiksa oleh penyidik.

Ia diperiksa selama kurang lebih 7 jam dan dicecar sebanyak 12 pertanyaan.

Sebelumnya, ia telah memenuhi panggilan penyidik pada 2 dan 10 Juni 2025.

Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi pemberian kredit.

Tiga tersangka itu adalah DS (Dicky Syahbandinata) selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tahun 2020, Zainuddin Mappa (ZM) selaku Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020, dan Iwan Setiawan Lukminto (ISL) selaku Direktur Utama PT Sritex Tahun 2005–2022.

Angka pinjaman dari BJB dan Bank DKI mencapai Rp 692 miliar dan telah ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara karena pembayaran kredit yang macet.

Hingga saat ini, Sritex tidak dapat melakukan pembayaran karena sudah dinyatakan pailit sejak Oktober 2024 lalu.

Namun, berdasarkan konstruksi kasus, Sritex memiliki total kredit macet hingga Rp 3,58 triliun.

Angka ini didapat dari pemberian kredit kepada sejumlah bank daerah dan bank pemerintah lain yang dasar pemberian kreditnya masih ditelusuri oleh penyidik.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) diketahui memberikan kredit sebesar Rp 395.663.215.800.

Sementara, sindikasi bank yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI, dan LPEI juga memberikan kredit dengan total keseluruhan kredit mencapai Rp 2,5 triliun.

Status kedua bank ini masih sebatas saksi, berbeda dengan BJB dan Bank DKI yang sudah ditemukan ada tindakan melawan hukumnya.

Atas tindakannya, para tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mereka juga langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan.

Tag:  #kuasa #hukum #klaim #bank #yang #dekati #sritex #untuk #berikan #kredit #bukan #kami #yang #approach