Hasto PDIP Diduga Suruh Buronan Harun Masiku Rendam Ponsel, Begini Kata Ahli Hukum UGM di Sidang

Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar menjelaskan perintangan penyidikan bisa dilakukan meskipun surat perintah penyidikan (sprindik) belum terbit.

Hal itu disampaikan Fatahillah dalam sidang kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.

“Sebagaimana penjelasan saya sebelumnya bahwa proses pencegahan itu adalah untuk mencegah agar tidak terjadinya penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan sehingga dapat saja (perintangan penyidikan sebelum terbit spindik) apabila misalkan kita berbicara secara khusus terhadap pasal 44 UU KPK kan juga mengatur proses lidik dan sidik yang lebih khusus di dalam konsteks UU KPK,” kata Fatahillah di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2026).

Dia menegaskan bahwa perintangan bisa dilakukan sebelum terbitnya sprindik untuk mencegah dilakukannya penyidikan oleh aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan soal upaya memerintahkan orang lain untuk merendam ponsel. 

Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar saat dihadirkan di sidang kasus korupsi Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Suara.com/Dea)

Hal ini sesuai dengan surat dakwaan jaksa yang menyebut Hasto melakukan perintangan penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel dan melarikan diri.

“Ya yang perlu dibuktikan adalah di dalam alat elektronik tadi itu terkandung bukti-bukti apa saja yang untuk proses sidik, proses tuntut, ataupun untuk proses sidang. Ketika memang bisa dibuktikan potensial data-data tadi berpengaruh kepada proses tadi itu dapat berpengaruh,” ujar Fatahillah.

“Kalau misalkan memerintahkan orang untuk melarikan diri, akhirnya tidak bisa ditemukan, apakah itu juga salah satu upaya utk mencegah atau menghalangi?” tanya jaksa.

“Nah sekali lagi harus dilihat apakah dia merupakan salah satu saksi kunci atau misalkan saksi pelaku juga, itu yang perlu dilihat lebih lanjut. Kalau betul, maka semakin sulit proses penyidikannya pembuktiannya, itu bisa termasuk juga di dalam (perbuatan menghalangi),” jawab Fatahillah.

Lebih lanjut, jaksa kemudian mempertanyakan soal perintah merendam ponsel yang diduga dilakukan Hasto sebelum adanya sprindik yang diterbitkan kepada Fatahillah.

“Saya contohkan seperti ini, perbuatan untuk memerintahkan merendam (ponsel) itu dilakukan sebelum sprindik keluar dan tidak berapa lama, keluar sprindik. Apakah kemudian perbuatan yang dilakukan perintah merendam tadi kemudian tidak lama keluar sprindik, ini apakah bisa dikatakan bahwa perbuatan rintangan tadi merupakan rangkaian satu feed dengan perbuatan yang akan disidik ataukah berbeda, bagaimana menilainya ini?” tanya jaksa.

“Jadi dalam konteks itu kita harus melihat pasal tadi. Kalau kita mau berbicara pasal 21 nya saja, berarti harus dilihat antara setiap perbuatan itu terhadap proses penyidikan yang sama, ketika dia terhadap penyidikan yang sama maupun sebelum, setelahnya itu bisa dimasukkan satu sejenis perbuatan dirangkum dengan Pasal 64 ayat 1 KUHP,” tandas Fatahillah.

Dakwaan Jaksa

Sebelumnya, Jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Drama Kasus Hasto di KPK

Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Setyo menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.

Ketua KPK Setyo Budiyanto. [Suara.com/Dea]

Setyo menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan.

“Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan penjaga rumah aspirasi di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK untuk menelepon Harun Masiku supaya meredam Handphone-nya dalam air dan segera melarikan diri,” kata Setyo.

Kemudian pada 6 Juni 2024 sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, dia memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan KPK.

Hasto kemudian memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024.

“HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya,” ujar Setyo.

Untuk itu, lanjut dia, KPK menerbitkan sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 pada Senin, 23 Desember 2024 tentang penetapan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.

Tag:  #hasto #pdip #diduga #suruh #buronan #harun #masiku #rendam #ponsel #begini #kata #ahli #hukum #sidang