Formappi: Pemakzulan Gibran Sulit Terwujud karena Parlemen Tak Bergerak

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sulit terwujud.

Sebab, tidak ada gerakan politik dari para politisi di parlemen, yakni MPR, DPR, dan DPD, untuk merespons atau menindaklanjuti usulan yang datang dari kelompok Purnawirawan TNI tersebut.

“Jangankan bicara pemakzulan, bicara soal fungsi dan tugas utama mereka saja di bidang legislasi dan pengawasan, kita sulit melihat bahwa kita punya harapan kepada DPR atau MPR sekarang ini untuk mewujudkan apa yang menjadi aspirasi, termasuk apa yang disampaikan para purnawirawan ini,” ujar Lucius dalam diskusi bertajuk "Memakzulkan Gibran: Tinjauan Konstitusi dan Politik" yang digelar Jumat (9/5/2025).

Menurut Lucius, pemakzulan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara hanya dapat terwujud jika ada gerakan politik dari lembaga perwakilan rakyat, yakni DPR, MPR, dan DPD.

Namun, Lucius berpandangan parlemen saat ini lebih layak disebut sebagai perwakilan penguasa, bukan rakyat.

Dalam kondisi seperti ini, dia pun pesimistis wacana pemakzulan Gibran bisa menemukan titik terang.

“Jadi saya kira jalannya menjadi sulit secara politis, ketika kemudian melihat DPR kita yang sejauh ini lebih layak untuk menyandang predikat sebagai dewan perwakilan penguasa, ketimbang menjadi dewan perwakilan rakyat,” kata Lucius.

Lucius menambahkan, fraksi-fraksi di parlemen saat ini justru menjadi kelompok yang langsung mengadang dan menjadi tameng untuk kritik masyarakat kepada pemerintah.

“Kalau kemudian suara pemakzulan ini muncul dari rakyat, DPR justru akan menjadi kelompok yang berhadap-hadapan dengan rakyat itu sendiri,” jelas Lucius.

“Itu yang buat saya merasa ide pemakzulan ini sejak awal sulit untuk kemudian titik terangnya, keberlanjutannya,” pungkasnya.

Diketahui, Forum Purnawirawan TNI berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Salah satu usulan mereka adalah pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lewat MPR.

Selain Try Sutrisno, terdapat nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.

Adapun salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan kepada MPR.

Tag:  #formappi #pemakzulan #gibran #sulit #terwujud #karena #parlemen #bergerak