''Pemerintah Tidak Boleh Tutup Mata, di Balik Efisiensi, Ada Hidup yang Terenggut''

- Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengingatkan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap 1 Mei, tidak boleh hanya menjadi ajang seremonial tahunan oleh pemerintah.

Menurut Nurhadi, peringatan May Day harus menjadi momentum refleksi bagi pemerintah untuk lebih memikirkan nasib jutaan buruh di Indonesia.

"Hari Buruh bukan sekadar seremoni tahunan, tapi momen refleksi mendalam atas nasib jutaan pekerja. Negara harus hadir, aktif, dan berpihak," ujar Nurhadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (1/5/2025).

Nurhadi pun menyinggung masih maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025.

Berdasarkan data yang didapatnya, pada periode Januari hingga Februari 2025 tercatat 18.610 tenaga kerja terkena PHK.

“Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian, dan di balik angka itu ada ribuan keluarga, perempuan, dan anak-anak yang kehilangan tulang punggung ekonomi mereka,” kata Nurhadi.

“Pemerintah tidak boleh menutup mata. Di balik istilah efisiensi dan restrukturisasi, ada hidup yang terenggut, ada masa depan buruh atau pekerja yang terancam,” sambungnya.

Untuk itu, Nurhadi meminta pemerintah benar-benar menunjukkan komitmennya melindungi buruh dari PHK, dan memikirkan kesejahteraan mereka serta menghadiri regulasi yang lebih berkeadilan.

“Buruh tidak butuh janji, mereka butuh kepastian bahwa kerja keras mereka akan dibalas dengan upah layak, jaminan kesehatan, dan perlindungan saat kehilangan pekerjaan. Inilah inti dari keadilan sosial,” pungkas Nurhadi.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Prabowo mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pembentukan Satgas PHK merupakan respons atas masukan dari para pimpinan serikat buruh, seperti Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat.

"Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya," kata Prabowo di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Prabowo menambahkan, negara akan turun tangan untuk melindungi hak-hak pekerja.

"Bila perlu, tidak ragu-ragu, kita, negara, akan turun tangan, saudara-saudara," ujarnya disambut sorak para buruh.

Tag:  #pemerintah #tidak #boleh #tutup #mata #balik #efisiensi #hidup #yang #terenggut