Tiga Kasus Dugaan Korupsi di Sumsel Dilaporkan ke KPK, Termasuk Pembangunan Vila
LAPORAN KE KPK - Sejumlah aktivis menamakan diri Komunitas Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumatera Selatan menunjukkan surat laporan tentang tiga kasus dugaan korupsi yang terjadi di Sumsel, usai membuat laporan di kantor KPK, Jakarta, Selasa (25/2/2025). Salah satu kasus yang dilaporkan yakni dugaan korupsi pembangunan vila pejabat daerah.  
23:25
25 Februari 2025

Tiga Kasus Dugaan Korupsi di Sumsel Dilaporkan ke KPK, Termasuk Pembangunan Vila

Komunitas Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (K-MAKI) Sumatera Selatan melaporkan tiga dugaan kasus korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Selasa, (25/2/2025).

Laporan ini mencakup beberapa dugaan penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan dokumen Bank SB, PT SMS, dan pembangunan vila yang diduga melibatkan pejabat daerah Sumsel.

Koordinator K-MAKI Sumsel, Feri Kurniawan, menyampaikan bahwa salah satu fokus laporan adalah proyek pembangunan Vila Gandus yang diduga melibatkan beberapa dinas terkait di atas tanah milik gubernur.

Dalam laporannya ke KPK, Feri mencatat bahwa terdapat dugaan keterlibatan sejumlah pejabat daerah, kepala dinas, kontraktor, dan anggota dewan dalam proyek tersebut.

“Fokus kami pada pembangunan Vila Gandus yang diduga melibatkan dinas-dinas terkait di atas tanah milik Gubernur Sumsel,” ujar Feri Kurniawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan.

Arifia Hamdani, seorang pengawas pembangunan vila  yang turut melaporkan, mengungkapkan bahwa proyek pembangunan tersebut melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumsel dan kontraktor dari tahun 2018 hingga 2020.

Vila yang terletak di atas tanah seluas 16 hektar ini dilaporkan dilengkapi dengan fasilitas seperti jalan pantai buatan dan kandang kuda.

Proyek ini menghabiskan anggaran sekitar Rp11 miliar dan muncul sejumlah masalah terkait dengan pembayaran yang belum terselesaikan, salah satunya sebesar Rp47 miliar.

Koordinator Aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, mencatat adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dan fasilitas negara yang berhubungan dengan keterlibatan beberapa kepala dinas dalam proyek ini.

Harda juga menyatakan bahwa keterlibatan pejabat daerah dalam proyek tersebut perlu diperiksa lebih lanjut terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

K-MAKI bersama sejumlah aktivis lainnya meminta KPK untuk melakukan penyelidikan lebih dalam mengenai dugaan keterlibatan pejabat Pemprov Sumsel dalam pembangunan vila ini dan untuk menindaklanjuti jika terbukti ada pelanggaran yang merugikan negara dan masyarakat.

“Kita mendukung programnya Bapak Presiden Prabowo untuk membersihkan koruptor di republik ini. Tidak boleh ada di tengah kemiskinan masyarakat Indonesia tetapi ada oknum pejabat yang memperkaya diri,” kata Harda.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

Editor: Acos Abdul Qodir

Tag:  #tiga #kasus #dugaan #korupsi #sumsel #dilaporkan #termasuk #pembangunan #vila

KOMENTAR