Prihatin dengan Korupsi di Pertamina, Pimpinan MPR: Ini Menyangkut Kepentingan Masyarakat

– Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mengaku prihatin dengan kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga, yang mengoplos BBM dari Pertalite menjadi Pertamax.

Hal itu disampaikan Eddy saat merespons penetapan tersangka Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Saya terus terang perhatian, prihatin ya, prihatin dengan penahanan tersebut, apalagi yang ditahan itu adalah direktur utama yang membidangi distribusi BBM, dan ini langsung menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk juga transportasinya," kata Eddy, di Gedung DPR RI, Selasa (25/2/2025).

Politikus PAN itu pun menyoroti keterlibatan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Menurut Eddy, para tersangka memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh Indonesia.

“Karena mereka-mereka tentu memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal pendistribusian BBM sampai dengan ke masyarakat di daerah terpencil sekalipun,” kata Eddy.

Eddy mengingatkan bahwa dalam proses hukum apa pun, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan.

Dia pun berharap penyidik Kejagung bisa benar-benar membuktikan dugaan korupsi tersebut dan setiap proses harus dilakukan secara transparan.

"Kita juga perlu tahu bahwa dalam kasus hukum apa pun, asas praduga tidak bersalah tentu harus kita kedepankan. Meskipun karena ini dugaannya adalah korupsi, tentu pembuktiannya juga harus kuat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian "diblending" menjadi Pertamax.

Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.

“Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa (25/2/2025).

“Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.

Dalam perkara ini, ada enam tersangka lain yang turut ditetapkan.

Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi (YF); SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.

Lalu, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Tag:  #prihatin #dengan #korupsi #pertamina #pimpinan #menyangkut #kepentingan #masyarakat