Satu Per Satu Kepala Daerah PDI-P Akhirnya Ikut Retreat, Strategi Politik atau Perpecahan?

- Keikutsertaan kepala daerah dari PDI-P dalam retreat di Magelang ketika Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kadernya menunda ikut dalam kegiatan itu, memunculkan berbagai spekulasi.

Namun, sejumlah pengamat politik menilai bahwa keputusan sebagian kepala daerah untuk menyusul ikut retreat tak berarti menunjukkan adanya perpecahan internal.

Hal tersebut justru dianggap sebagai bagian dari strategi politik.

Selain itu, penundaan yang diinstruksikan pun juga dianggap hanya untuk kepentingan konsolidasi partai, pasca penahanan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, berpandangan bahwa perbedaan sikap para kader dalam merespons instruksi Megawati belum tentu akan bermuara pada perpecahan internal PDI-P.

Dia justru meyakini bahwa para kepala daerah yang tetap mengikuti retreat tersebut sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Megawati.

“Saya kira dalam menyikapi instruksi tersebut tidak akan bermuara pada perpecahan dalam tubuh partai. Mereka yang hadir, pasti sudah komunikasi dengan Ibu Megawati,” ujar Lili, saat dihubungi, Selasa (25/2/2025).

Strategi jaga hubungan dan citra PDI-P

Lili mengakui bahwa instruksi Megawati memang menimbulkan dilema bagi kepala daerah dari PDI-P, terutama yang sudah menyatakan siap mengikuti retreat.

“Ketika ada instruksi dari Ibu Megawati, para kepala daerah dari PDI-P menghadapi dilema dan gamang, antara tidak ikut atau tetap ikut retreat,” kata Lili.

Namun, lanjut Lili, mereka yang tetap mengikuti retreat menyadari pentingnya kegiatan tersebut, karena berkaitan dengan kewajiban dari pemerintah pusat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah.

“Saya kira, mereka yang tetap mengikuti retreat menyadari bahwa ini penting karena bagian dari perintah Undang-Undang Pemerintah Daerah, di mana Kemendagri memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, yang sekarang diganti dengan retreat tersebut,” ujar dia.

Lili menekankan bahwa keputusan PDI-P yang akhirnya mengizinkan para kepala daerah mengikuti retreat lebih bersifat pragmatis.

Dari sisi kepentingan kepala daerah, ada risiko hubungan kepala daerah dengan pemerintah pusat menjadi renggang jika mereka tidak hadir dalam retreat.

Apalagi, beberapa daerah masih bergantung pada dana transfer dari pusat.

“Kalau tidak mengikuti, tentu akan merugikan para kepala daerah tersebut dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Bagaimanapun, meski ada otonomi daerah, peran pusat masih penting. Beberapa daerah masih tergantung pada dana pusat dalam bentuk transfer dana ke daerah,” tutur Lili.

Sedangkan dari sisi partai, Lili berpandangan bahwa keputusan PDI-P membiarkan kadernya mengikuti retreat bertujuan untuk menghindari sentimen negatif dari publik.

“Betul, PDI-P sedang menjaga posisinya agar tak memunculkan sentimen negatif dari publik,” ujar dia.

Hanya untuk konsolidasi partai

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yuniarto Wijaya menilai bahwa keputusan menunda keikutsertaan dalam retreat bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan hanya bagian dari konsolidasi internal partai pasca-penahanan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Ini sebuah peristiwa yang biasa saja terjadi di sebuah partai. Ketika sekjennya, Hasto Kristiyanto, ditahan, lalu kemudian mereka harus standby. Sehingga karena mereka akan melakukan konsolidasi, waktunya hampir bersamaan dengan retreat di Magelang,” ujar Yuniarto.

Ia menjelaskan bahwa surat instruksi dari Megawati menggunakan istilah “standby menunggu commander call,” yang berarti para kader harus siap sedia jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk rapat internal.

“Nah, kalau kita baca suratnya, bahasanya adalah standby menunggu commander call. Jadi, apabila dibutuhkan, harus rapat. Kira-kira mereka sedang ada dalam kondisi siaga satu,” ujar Yuniarto.

Yuniarto mengatakan, faktanya banyak kader PDI-P yang tetap mengikuti retreat, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Hal ini memperkuat anggapan bahwa keputusan ini bukan bentuk boikot terhadap pemerintah.

“Kalau kita ingin menerka kemungkinan mana yang lebih besar, ya pada akhirnya dengan kondisi yang ada sekarang, dengan begitu banyaknya kader PDI-P yang tetap masuk ke retret Magelang,” kata Yuniarto.

“Jangan-jangan ini memang bukan upaya boikot, tapi lebih kepada situasi ketika PDI-P harus meminta menunda datangnya kepala daerah karena mereka harus standby dalam kondisi siaga satu,” pungkasnya.

PDI-P saat ini sedang menjadi sorotan usai Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK, pada Kamis (20/2/2025).

Hasto diketahui berstatus tersangka dalam kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.

Menyusul penahanan itu, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” sambungnya.

Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.

Dia juga tidak menunjuk pengganti sementara Hasto untuk menjadi Sekjen Partai.

Tag:  #satu #satu #kepala #daerah #akhirnya #ikut #retreat #strategi #politik #atau #perpecahan