Daftar Kepala Daerah dari PDIP yang Akhirnya Ikut Retret di Akmil Magelang, Sudah Direstui Megawati?
RETRET KEPALA DAERAH - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, tiba di Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. Gubernur Jakarta Pramono Anung hingga Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo telah tiba di lokasi retret pada Senin (24/2/2025). 
16:56
24 Februari 2025

Daftar Kepala Daerah dari PDIP yang Akhirnya Ikut Retret di Akmil Magelang, Sudah Direstui Megawati?

Sejumlah kepala daerah asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Sebagai contoh, Gubernur Jakarta Pramono Anung hingga Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo telah tiba di lokasi retret pada Senin (24/2/2025).

Selain Pramono Anung dan Hasto Wardoyo, pada kesempatan itu tampak pula Masinton Pasaribu Bupati Tapanuli Tengah.

"Rekan-rekan sekalian saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Walikota Yogyakarta (Hasto Wardoyo) dan juga ada 17 lainnya. Hari ini kita memulai mengikuti retret," kata Pramono kepada wartawan.

Pram menegaskan jika kedatangnnya dengan belasan kepala daerah kader PDI Perjuangan itu sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan DPP PDIP lainnya.

"Kenapa baru hari ini. Tentunya saya tak perlu menjelaskan apa-apa, tapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan ibu Megawati dan DPP partai," ujarnya.

Lanjut kader senior PDIP tersebut, dirinya selaku Gubernur Jakarta juga sudah menitipkan pesan bagi Wagub Jakarta Rano Karno dalam mengemban tugas.

"Setelah empat hari lebih ini kita baru mengikuti retret ini. Saya sendiri sebagai Gubernur Jakarta sudah menitipkan tugas pada Bang Doel (Wagub Jakarta) untuk tetap gaspol pasukan biru, pasukan oranye, pasukan kuning untuk mempersiapkan karena itu lah yang diharapkan masyarakat," tuturnya.

Di lokasi retret juga terlihat beberapa kepala daerah dari PDIP yang tampak baru bergabung.

Di antaranya Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Demak Eisti'anah dan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, tampak mengenakan seragam putih dengan celana panjang hitam serta berjalan menggunakan tongkat kruk akibat cedera pada salah satu kakinya.

Arifin terlihat bersama ratusan kepala daerah lainnya saat meninggalkan lokasi diskusi untuk menuju ruangan lain dalam rangka mengikuti arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

Namun, kepada awak media, Arifin memilih untuk irit bicara. 

Saat ditanya mengenai kesan hari pertama mengikuti retret, Arifin hanya memberikan jawaban singkat.

“Lara sikilku (kakiku sakit),” ungkapnya.

Selain Arifin, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, juga terlihat hadir. 

Ia menyampaikan kesannya saat mengikuti kegiatan retret, namun mengabaikan pertanyaan lain yang diajukan awak media.

“Alhamdulillah, menyatu, berbaur menjadi satu,” ujarnya.

51 Orang Sudah Hadir Sejak Hari Pertama Retret

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa dari total 503 kepala daerah yang mengikuti program retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, 97 di antaranya merupakan kader PDIP.

Dari jumlah tersebut, 51 kepala daerah kader PDIP telah hadir sejak hari pertama, sementara sisanya sebanyak 46 kepala daerah masih belum bergabung.

"51 sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya. Karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari Pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa ini adalah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung Jawabnya adalah kepada rakyat utamanya," kata Tito di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025). 

Tito menyebut bahwa kehadiran dalam program retret ini sangat penting bagi kepala daerah karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

Ia menegaskan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

“Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” ujar dia. 

Ia juga menyoroti manfaat retret yang memungkinkan para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih cair. 

Program ini menjadi ajang bagi gubernur, bupati, dan wali kota untuk bertemu serta mendiskusikan berbagai isu penting di daerah masing-masing.

Tito mengungkapkan, masih ada beberapa kepala daerah yang akan menyusul bergabung dalam program ini. Namun, ia tidak menyebutkan jumlah pastinya.

“Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan masih akan ada yang bergabung. Silakan, kita welcome,” ujarnya.

Sementara itu, bagi kepala daerah yang belum dilantik akibat sengketa hasil Pilkada 2024, Kemendagri berencana mengadakan program orientasi tersendiri. 

Tito menjelaskan bahwa ada 40 daerah yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada. 

Sebagian daerah bahkan berpotensi menggelar pemungutan suara ulang, seperti Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Berbeda dengan retret di Akmil Magelang, kepala daerah yang masih tertunda pelantikannya akan menjalani program pembekalan di BPSDM Kemendagri di Jakarta.

“Konsepnya nanti akan berbeda dengan yang di Magelang. Di Magelang ini programnya besar, gabungan dengan Lemhannas, tempatnya informal, dan lebih mendukung interaksi yang cair,” jelas Tito.

Instruksi Megawati

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang telah menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti retret di Akmil Magelang.

Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai. (Tribunnews.com/TribunJogja)

 

Tag:  #daftar #kepala #daerah #dari #pdip #yang #akhirnya #ikut #retret #akmil #magelang #sudah #direstui #megawati

KOMENTAR