Penjelasan Brigjen Djuhandani soal Dituduh Gelapkan Sertifikat Tanah Pelapor

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro membantah telah menggelapkan sertifikat tanah pelapor kasus dugaan penggelapan dokumen tanah.

Hal ini dikatakannya menyusul pelaporan terhadap dirinya bersama tiga anak buahnya ke Divisi Propam Polri karena dianggap melakukan penggelapan, menyembunyikan, dan menahan tanpa dasar hukum surat-surat berharga milik pelapor, ahli waris Brata Ruswanda.

“Kalau laporan penyidik ataupun menggelapkan itu, kan harus apa yang digelapkan? Orang semuanya sudah di Bareskrim. Semuanya sesuai aturan yang dilakukan. Kalau dilaporkan sebagai penggelapan, silakan,” kata Djuhandani dalam siaran pers, dikutip pada Sabtu (22/2/2025).

Djuhandani bersama tiga anak buahnya dilaporkan ke Divisi Propam Polri oleh kuasa hukum ahli waris, Poltak Silitonga.

Laporan terhadap Djuhandani teregister dalam Nomor: SPSP2/000646/II/2025/BAGYANDUAN, tertanggal 10 Februari 2025.

Ia menjelaskan, mulanya, pihaknya menerima laporan tentang pemalsuan tanah.

Alat bukti berupa sertifikat tanah kemudian dikirimkan oleh pelapor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus kemudian naik dalam tahap penyidikan.

Akan tetapi, dalam proses itu, sertifikat tanah yang menjadi dasar laporan tersebut ternyata palsu berdasarkan hasil labfor.

Namun, sertifikat itu belum diberikan kepada pelapor lantaran masih ada proses gelar perkara.

“Ada ketentuan dari KUHAP menyatakan, kalau barang itu sudah tidak dipakai proses penyidikan, tentu saja dikembalikan kepada pemilik," kata Djuhandhani.

"Dalam proses itu kan ada sebuah gelar perkara. Nah, gelar perkara yang dilakukan setelah itu saat ini sedang proses. Kalau prosesnya sedang proses gelar, apakah boleh saya serahkan?” ujar dia.

Djuhandhani memastikan akan mengembalikan sertifikat tanah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun, karena hasil uji labfor menyatakan non-identik atau palsu, maka akan dikembalikan dengan catatan.

“Ini tentu saja kami masih proses habis gelar, sudah sepakat. Dan itu sesuai KUHAP, pasti akan kita kembalikan dengan catatan. Kami akan memberikan catatan bahwa surat ini hasil laboratorium forensik non-identik. Kami tetap menjaga jangan sampai surat ini digunakan untuk perbuatan lain. Bukan digelapkan,” kata dia.

Sebagai informasi, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, bersama tiga anak buahnya diadukan ke Divisi Propam Polri oleh Poltak Silitonga.

Djuhandhani dan anak buahnya dianggap melakukan penggelapan, menahan, dan menyembunyikan sertifikat tersebut tanpa dasar hukum.

Menurut Poltak, sudah bertahun-tahun sejak surat asli tanah milik ahli Brata Ruswanda itu diberikan kepada penyidik.

Bahkan, pihaknya sempat mendapatkan janji-janji penyidik bahwa perkaranya akan dituntaskan, tetapi hingga saat ini tidak juga terwujud.

“Sudah 7 tahun lamanya tidak ada kejelasan, klien kami pun meminta surat itu agar dikembalikan karena sudah tidak percaya lagi terhadap penyidik Dittipidum. Surat asli milik klien kami ditahan tanpa dasar hukum yang jelas dan laporannya menggantung tak ada kejelasan,” kata Poltak.

Tag:  #penjelasan #brigjen #djuhandani #soal #dituduh #gelapkan #sertifikat #tanah #pelapor