Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil di Aksi Indonesia Gelap, dari Pendidikan Gratis hingga Perombakan Kabinet

- Massa aksi Indonesia Gelap yang menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari total 13 tuntutan yang disampaikan sebelumnya, jumlahnya bertambah menjadi 28 tuntutan. Baik tuntutan terkait kebijakan, undang-undang (UU), maupun kinerja evaluasi kinerja pemerintah. 

Di tengah kerumunan massa pada Jumat malam (21/2), Koalisi Masyarakat Sipil membacakan puluhan tuntutan tersebut. ”Kami tidak akan diam melihat negeri ini dihancurkan oleh pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Mari kita bersama-sama menyuarakan tuntutan-tuntutan yang akan membawa perubahan nyata bagi masa depan Indonesia,” ungkap koalisi.

Koalisi Masyarakat Sipil memastikan bahwa puluhan tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi Indonesia Gelap merupakan hasil kajian mendalam dari setiap organisasi. Juga kajian mendalam yang dilakukan secara kolektif oleh semua pihak yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.

”Kami meyakini bahwa perubahan yang lebih baik hanya dapat tercapai melalui perlawanan yang terorganisir, serta persatuan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, mari kita perluas dentuman perlawanan ini ke seluruh pelosok Indonesia. Saatnya kita mengambil langkah bersama untuk menyelamatkan bangsa ini,” tegas koalisi.

Adapun 28 tuntutan itu adalah:

1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Copos PSN bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. 

3. Cabut revisi UU Minerba.

4. Hapuskan Multifungsi ABRI. 

5. Sahkan RUU Masyarakat Adat. 

6. Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

7. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis. 

8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen ASN.

9. Desak Prabowo Terbitkan Perppu Perampasan Aset.

10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan.

11. Efisiensikan dan Rombak Kabinet Merah Putih.

12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

13. Reformasi Polri.

14. Meningkatkan kesejahteraan pekerja kampus dan tenaga kependidikan serta menindak kampus-kampus yang tidak mensejahterakan pekerja. 

15. Tolak kekerasan pada jurnalis, tolak PHK sepihak, dan tolak RUU Penyiaran.

16. Hentikan Represifitas TNI-Polri di Papua, hentikan operasi militer, tarik militer dari Papua, dan berikan akses jurnalis untuk masuk ke Papua.

17. Sahkan Rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

18. Tolak pembungkaman berekspresi.

19. Tegakkan K3 di lingkungan kerja di seluruh Indonesia. 

20. Sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan MK nomor 168 tahun 2024. 

21. Hapuskan threshold secara menyeluruh dalam UU Politik.

22. Evaluasi UU Pekerja Migran Indonesia.

23. Kaji Ulang RUU KUHAP dan pangkas wewenang polisi. 

24. Kaji Ulang UU Nomor 3 tahun 2024 Pasal 39 tentang Pokok-Pokok Agraria.

25. Tolak Revisi UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. 

26. Akui persamaan hak terhadap ragam gender, seksualitas, dan kelompok marginal lainnya.

27. Wujudkan akses inklusif dan ramah disabilitas.

28. Prioritaskan agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

 

Tag:  #tuntutan #koalisi #masyarakat #sipil #aksi #indonesia #gelap #dari #pendidikan #gratis #hingga #perombakan #kabinet