Wamendagri Sebut Retret Kepala Daerah Habiskan Anggaran Rp13 Miliar

- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto buka suara perihal biaya retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, yang diselenggarakan pada 21-28 Februari 2025.

Bima Arya menyebut dana untuk retret sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sudah disampaikan oleh Pak Mendagri (Tito Karnavian) kepada publik melalui teman-teman media, anggaran sepenuhnya berasal dari APBN di Kemendagri untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala daerah," ujar Bima dalam konferensi pers di Magelang, Jumat (21/2/2025).

Ia menyebut, jumlah anggaran retret kepala daerah kali ini lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

Pasalnya, retret hanya dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam. 

Para kepala daerah juga menginap di tenda, bukan di hotel seperti sebelumnya.

"Dulu itu karena jumlah harinya lebih banyak, lebih panjang, bisa sebulan lebih di Lemhannas dan 2 minggu di Kemendagri dan para pesertanya juga menginap di hotel, tentu angkanya jauh lebih besar dari hari ini."

"Karena hari ini, 7 hari di tenda bukan fasilitas hotel dibandingkan dulu paket-paketnya itu 2 minggu di Jakarta kami menginap di hotel, 1 bulan di Lemhannas juga walaupun disediakan di mes, tetapi banyak kepala daerah yang memilih menganggarkan dari APBD untuk menginap di hotel. Tentu jumlahnya jauh lebih besar dibanding 7 hari di tenda," ungkapnya.

Jumlah anggaran dalam retret kepala daerah di Magelang, jelas Bima, yaitu sebesar Rp13 miliar.

"Angkanya 13 miliar," ujar Bima Arya.

Ia menyebut, saat ini APBN sebesar Rp3.600 triliun, dan uang yang beredar di daerah melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 1.300 triliun. 

Anggaran besar ini diharapkan bisa dikelola dengan baik melalui orientasi yang menghabiskan anggaran Rp13 miliar.

"Jadi teman-teman kepala daerah (setelah retret) diharapkan bisa mengelola uang rakyat untuk kembali ke rakyat, ribuan triliun tadi, berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional," ucap Bima.

Ia juga membeberkan, retret akan diisi oleh beragam narasumber, termasuk lembaga penegak hukum di bidang korupsi.

"KPK, Kapolri, BPK, BPKP, juga akan berbicara di sini untuk mengawal uang rakyat tadi. Jadi tolong dilihat dalam konteks yang lebih besar, target ini adalah ke sana (pengelolaan anggaran yang profesional) juga tadi," ujarnya.

Sikap Kemendagri soal Instruksi Megawati

Pada kesempatan itu, Bima Arya juga merespons arahan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang menginstruksikan kepala daerah dari PDIP menunda untuk mengikuti retret.

Bima Arya menyebut pihaknya masih menunggu kedatangan para kepala daerah sampai pukul 15.00 WIB.

"Nah untuk tadi terkait pertanyaan kedua, mari kita tunggu teman-teman sekalian, perkembangan sampai nanti jam 15.00," ucap Bima.

"Sekarang ini jam 11.33 sebelum Jumatan, jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir, dan alasannya apa saja," imbuhnya.

Jika sudah mengetahui berapa jumlah kepala daerah yang hadir, jelas Bima, pihaknya baru akan memberikan sikap terhadap mereka yang tidak hadir.

"Setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhannas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir," ungkapnya.

Ketika kembali ditanya seperti apa pernyataan Kemendagri terkait arahan yang diberikan Megawati kepada kepala daerah dari PDIP, Bima menegaskan hal itu akan disampaikan jika data yang hadir dan tidak hadir retret sudah lengkap.

"Sekarang kan belum ada datanya, belum ada yang datang di sini. Nanti begitu datanya sudah lengkap baru kami akan sampaikan," tuturnya.

Lebih lanjut, Bima Arya mengatakan, retret kepala daerah adalah program yang diselenggarakan rutin sejak dulu.

"Dulu saya jadi wali kota itu ikut Lemhannas, ikut Kemendagri. Dan ini adalah amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jadi ada landasan hukumnya," papar Bima.

Menurutnya, retret bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. 

"Biasanya kegiatan seperti ini berlangsung lebih dari satu bulan di Lemhannas atau BPSDM, tapi kali ini dipadatkan menjadi tujuh hari," imbuhnya.

Bima Arya lantas menegaskan pihaknya akan menunggu kepala daerah dari PDIP sampai pukul 15.00 WIB. 

"Sikap kami menunggu sampai pukul 15.00," ucap Bima Arya.

(Tribunnews.com/Deni)

Tag:  #wamendagri #sebut #retret #kepala #daerah #habiskan #anggaran #rp13 #miliar