Puncak Aksi Indonesia Gelap Hari Ini, Diminta Tak Demo di Istana saat Pelantikan Kepala Daerah

- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar puncak demo bertajuk "Indonesia Gelap" di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (20/2/2025).

Aksi Indonesia Gelap ini akan berbarengan dengan agenda pelantikan kepala daerah yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, yang diikuti 481 kepala daerah.

Diberitakan Kompas.com, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat menjaga ketertiban saat pelantikan kepala daerah di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, meminta masyarakat menghormati agenda kenegaraan tersebut.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati jalannya acara kenegaraan dengan menjaga ketertiban, keamanan bersama untuk terciptanya suasana yang damai dan kondusif," ujar Kombes Pol Ade Ary dalam keterangannya, Rabu.

Ade Ary lantas mengimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara.

Sebab, area sekitar Istana saat ini dinyatakan steril demi menjaga ketertiban dan keamanan.

"Kami berharap imbauan ini dapat dipatuhi demi menjaga kelancaran aktivitas serta ketertiban umum di wilayah tersebut," paparnya.

Aksi yang Digelar pada Hari Rabu

Polisi menyiagakan ratusan personel untuk mengawal aksi unjuk rasa lanjutan elemen mahasiswa BEM SI di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan personel yang dikerahkan sebanyak 775 personel gabungan.

Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.

Susatyo menjelaskan, personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

Sementara itu, pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional tergantung dinamika situasi di lapangan.

"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa."

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

Demo ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

BEM SI menjelaskan tema Indonesia Gelap dipilih sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak transparan.

Tema ini juga menyindir pemerintah yang terus menggaungkan Indonesia Emas 2045, padahal kebijakan yang diambil dinilai tidak berpihak kepada generasi muda.

Dalam aksi kali ini, mahasiswa membawa lima tuntutan utama, yaitu:

1. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat.

2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.

3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan.

4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

AKSI INDONESIA GELAP - Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI melakukan aksi bertajuk 'Indonesia Gelap' di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (17/2/2025). Dalam aksinya, mahasiswa membawa 5 tuntutan yaitu mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut kebijakan efisiensi anggaran, transparansi status pembangunan, transparansi keseluruhan program MBG, tolak revisi UU Minerba, tolak dwifungsi TNI, tangkap dan adili Jokowi, dan sahkan RUU Perampasan Aset. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Aksi Indonesia Gelap pada Hari Senin

Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta sebelumnya telah menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Dalam aksi itu, kelompok mahasiswa menyoroti kegagalan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

"Kami menyerukan Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini," kata mahasiswa bernama Satria dalam konferensi pers di Patung Kuda, Senin.

Ia menegaskan, jika tuntutan mahasiswa tidak ditanggapi, aksi serupa akan digelar secara nasional.

"Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia," tegas dia.

Berikut 13 poin tuntutan mahasiswa pada Senin lalu yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran:

1. Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Mencabut proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati.

3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik.

4. Menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil.

5. Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka.

6. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.

7. Mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik.

8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.

9. Mendesak penerbitan Perppu Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi.

10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas aparat.

11. Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pemborosan anggaran.

12. Menolak revisi Tata Tertib DPR yang dinilai dapat memperkuat dominasi kekuasaan.

13. Melakukan reformasi total Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto diagendakan melantik ratusan kepala daerah terpilih secara serentak pada Kamis, 20 Februari 2025.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Ada 481 kepala daerah dari total 503 kepala daerah terpilih yang akan dilantik Presiden Prabowo secara serentak.

Adapun 22 dari 24 kepala daerah yang sudah ditetapkan tetapi tidak dilantik serentak oleh Presiden berasal dari Provinsi Aceh.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Reynas Abdila/Mario Christian Sumampow/Igman Ibrahim) (Kompas.com/Baharudin Al Farisi)

Berita lain terkait Aksi Indonesia Gelap

Tag:  #puncak #aksi #indonesia #gelap #hari #diminta #demo #istana #saat #pelantikan #kepala #daerah