



Anggota DPR: Penerimaan PPPK Jadi Beban Negara
- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, menyatakan, penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia justru menjadi beban bagi negara.
Hal tersebut Taufan sampaikan dalam rapat Komisi II DPR bersama pemerintah terkait efisiensi anggaran di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
"Penerimaan PPPK ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, Pak. Dan ini linear ke daerah," ungkap Taufan.
Taufan menjelaskan bahwa negara memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan PPPK, terutama terkait dengan kemampuan fiskal daerah.
Ia menekankan bahwa tidak semua daerah memiliki kapasitas keuangan yang sama.
"Artinya, persoalan PPPK ini memang negara harus hadir, tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan. Ya, saya harus mengatakan bahwa tidak semua daerah tidak mampu merealisasikan kebijakan PPPK ini. Banyak daerah, lumayan daerah yang punya kemampuan fiskal," ujar dia.
Taufan juga mendorong Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk berpikir secara visioner dan rasional dalam menangani isu ini.
"Nah, mungkin di sini, Bapak Kepala BKN, dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang rasional, dan pemikiran-pemikiran yang visioner supaya permasalahan ini bisa dilihat secara kasuistis," imbuh dia.