Anggaran Bakamla Dipangkas Rp 354,8 Miliar, DPR: Laut NKRI Kosong dari Pengawasan

– Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota Komisi I DPR RI mengenai potensi pelonggaran sistem keamanan laut di Indonesia.

Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah, mengungkapkan bahwa pagu anggaran untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 1,08 triliun.

Namun, Bakamla diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 648,5 miliar, sehingga anggaran yang tersisa hanya Rp 436,1 miliar.

“Pada hari ini, Kamis 13 Februari 2025, telah terbit surat Menteri Keuangan nomor S75 perihal tindak lanjut efisiensi belanja kementerian lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025. Efisiensi Bakamla RI menjadi Rp 354.817.664.000. Dengan demikian, pagu Bakamla RI menjadi Rp 729.901.261.000,” ujar Irvansyah, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Setelah penyesuaian anggaran, Irvansyah menyatakan bahwa anggaran untuk program keamanan dan keselamatan laut kini menjadi Rp 500,9 miliar, turun dari alokasi sebelumnya yang mencapai Rp 863,2 miliar.

Irvansyah mengatakan bahwa anggaran dukungan manajemen yang tersisa adalah sebesar Rp 204,9 miliar.

Bakamla RI juga menyatakan dukungan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan mengapresiasi hasil rekonstruksi anggaran yang diberikan.

Namun, Irvansyah mengusulkan perubahan rincian efisiensi agar kebutuhan operasional, khususnya patroli keamanan laut, tetap terpenuhi.

"Kami mengusulkan efisiensi belanja barang yang semula Rp 204 miliar menjadi Rp 110,2 miliar, sementara efisiensi belanja modal yang dialokasikan Rp 150,4 miliar diusulkan naik menjadi Rp 244,5 miliar. Perubahan ini untuk mendukung operasional Bakamla, termasuk belanja barang operasional, pemeliharaan, serta patroli keamanan laut," kata Irvansyah.

Menanggapi paparan tersebut, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mengingatkan bahwa efisiensi anggaran dapat berdampak pada operasi patroli keamanan laut.

"Kami baru berkunjung ke Bakamla di sektor tengah, melihat langsung kapal-kapal patroli. Untuk biaya patroli, yang semula sekitar Rp 841 miliar, setelah pemotongan sekitar Rp 330 miliar, kini tinggal Rp 509 miliar," ungkap TB Hasanuddin.

Hasanuddin menuturkan, jika satu kali patroli dan pemeliharaan membutuhkan sekitar Rp 300-400 juta per hari, maka pemangkasan Rp 330 miliar dapat mengakibatkan sekitar 1.000 kali patroli tidak terlaksana dalam satu tahun.

"Misalnya, satu tahun hilang (anggaran) Rp 330 miliar, maka 1.000 kali patroli tidak dilaksanakan. Betapa kosongnya wilayah laut NKRI ini dari pengawasan,” ujar TB Hasanuddin.

Pensiunan jenderal TNI itu berharap agar Bakamla mempertimbangkan kembali alokasi anggaran yang ditetapkan untuk program keamanan dan keselamatan laut.

“Kami berharap untuk Kepala Bakamla mohon dimodifikasi lagi titik-titik (pos anggaran) yang mungkin masih bisa diciutkan lagi, digeser kepada tugas pokok menjaga perairan, itu saja mungkin,” pungkas TB Hasanuddin.

Tag:  #anggaran #bakamla #dipangkas #3548 #miliar #laut #nkri #kosong #dari #pengawasan