KPK Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Program Stranas PK

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan efisiensi anggaran tidak memengaruhi program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2025-2026.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan mengatakan, program Stranas PK yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersifat koordinatif.

"Stranas PK kerjanya koordinatif, 67 kementerian/lembaga dan 34 provinsi, 22 kabupaten itu kebagian tugas dia," kata Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

"Efisiensi anggaran atau pemotongan anggaran yang kita bilang tidak berdampak pada kegiatan stranas PK maupun mitra-mitra yang dikoordinasikan," ujarnya melanjutkan.

Pahala mengatakan, fokus kerja Starnas PK adalah perbaikan sistem digitalisasi yang dimiliki kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Menurut dia, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tinggal menjalankan sistem tersebut.

"Misalnya SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) sudah ada, SIPD sudah jalan, tinggal melihat, menganalisa daerah mana yang tidak menjalankan prioritas nasional yang udah disepakati," kata Pahala.

Sebelumnya, KPK mengumumkan bahwa anggaran mereka untuk tahun 2025 mengalami efisiensi sebesar Rp 201 miliar.

Pemangkasan terbesar terjadi pada belanja barang yang turun hingga 45 persen dari pagu awal.

Komisioner KPK, Agus Joko Purnomo mengatakan, sebelum dilakukan rekonstruksi, anggaran KPK mencapai Rp 1,127 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp 790,71 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp 428,01 miliar untuk belanja barang, dan Rp 18,72 miliar untuk belanja modal.

“Dalam rangka efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, yang juga kami dukung, anggaran KPK dapat diefisiensikan sebesar Rp 201 miliar,” kata Agus, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Setelah efisiensi, Agus menyebutkan bahwa anggaran KPK menjadi Rp 1,036 triliun. Belanja pegawai tetap di angka Rp 790,7 miliar.

Namun, belanja barang mengalami penurunan drastis sebesar 45 persen menjadi Rp 233,91 miliar. Lalu, belanja modal juga berkurang 37 persen menjadi Rp 11,82 miliar.

“Penurunan terbesar terjadi di belanja barang, yaitu Rp 194,1 miliar, dan belanja modal turun Rp 6,9 miliar,” ujar Agus.

Selain itu, dalam upaya efisiensi ini, KPK juga mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, yaitu sebesar Rp 61,5 miliar.

Tag:  #pastikan #efisiensi #anggaran #pengaruhi #program #stranas