PDI-P Pertanyakan Alasan Efisiensi Anggaran di Kementerian/Lembaga

- Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI-P, Arya Bima, mempertanyakan dasar kebijakan efisiensi anggaran lembaga/kementerian.

Dia berharap ada alasan yang lebih transparan agar publik tidak bertanya-tanya apa yang menjadi penyebab efisiensi tersebut.

"Apakah penerimaan negara yang tidak tercapai dalam pengertian penerimaan pajak, kemudian ada defisit anggaran yang Rp 600 triliun untuk kita mencari pinjaman, ini yang tentunya perlu lebih transparan," kata Bima Arya, saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Meski demikian, ia masih bisa memahami kebijakan tersebut sebagai tahun pertama pemerintah sekarang.

Pola yang baru mungkin diambil di kepemimpinan baru, sehingga diperlukan langkah efisiensi seperti saat ini.

"Tapi untuk anggaran 2026, pola ubah-mengubah APBN yang tentunya mengganggu kinerja itu tidak efektif buat penyerapan anggaran dan tentunya akan mengganggu di dalam proses substansi APBN, yaitu instrumen pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kejadian," ucap dia.

Bima Arya menuturkan perlunya perhitungan yang lebih cermat terkait dampak efisiensi anggaran tersebut.

Harus ada perhitungan agar efisiensi akan berdampak pada masyarakat kelas bawah dan berpihak pada kepentingan rakyat.

"Kami dari DPR akan mencermati betul di dalam proses penyerapan anggaran. Di dalam proses penyerapan tidak hanya komisi dua, ya, seluruh komisi DPR ini akan mencermati penyerapan. Karena penyerapan ini menyangkut dampak dan ekses daripada penggunaan anggaran ini seperti apa," imbuh dia.

Efisiensi anggaran kementerian/lembaga santer digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Rencana efisiensi anggaran ini terakhir disampaikan Prabowo dalam Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

Dia sempat menyinggung soal efisiensi anggaran dan perjalanan dinas luar negeri.

“Enggak usah ke luar negeri, lima tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu,” kata Prabowo.

Kepala Negara juga mengatakan bahwa jika ingin ke luar negeri, harus menggunakan uang pribadi.

Ia menambahkan, perjalanan dinas luar negeri diperlukan apabila memang ada tugas mendesak dari negara.

“Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri,” tegasnya.

Tag:  #pertanyakan #alasan #efisiensi #anggaran #kementerianlembaga