KY Minta Anggaran Belanja 2025 Dipertimbangkan Ulang setelah Terkena Pemotongan Anggaran sebesr Ro 25.300.300

    Sejumlah lembaga negara mengeluhkan efisiensi anggaran pada 2025. Kini, Komisi Yudisial (KY) terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 74.700.000.000, sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia soal efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 serta surat menteri keuangan nomer S-37/MK. 02/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal efisiensi belanja kementerian/lembaga.  

  "Berdasarkan rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga per 11 Februari 2025, antara Kementerian Keuangan dengan Komisi Yudisial terdapat alokasi efisiensi yang diperhitungkan kembali dari Rp  100 miliar menjadi Rp 74.700.000.000 atau terdapat pengurangan sebesar Rp 25.300.000.000," kata Wakil Ketua KY, Siti Nurdjanah saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).   "Dengan demikian pagu efektif KY tahun 2025 menjadi Rp 109.826.343.000,” sambungnya.   Siti memastikan, KY akan mengoptimalkan pagu anggaran yang tersedia Rp 109.826.343.000. Ia mengaku, pihaknya akan melakukan perubahan dan pembaharuan metode pelaksanaan kerja tanpa menurunkan kualitas.   “Dengan Pagu efektif komisi Yudisial 2025 sebesar 109.826.343.000 penyesuaian dilakukan yakni untuk belanja perkantoran dilakukan efisiensi sebesar 40 persen sesuai dengan amanah perhitungan dalam lampiran surat kementerian keuangan, rincian efisiensi antara lain listrik-air di pusat dan daerah, sewa kantor penghubung di 20 wilayah sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan, belanja jamuan dan honor-honor dan peninjauan kontraktual atas belanja layanan perkantoran,” ungkap Siti.   Selain itu, lanjut Siti, efisiensi juga dilakukan untuk pembiayaan perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan prioritas dan menghentikan perjalanan dinas luar negeri, belanja layanan video conference, lisensi Microsoft 365, serta lisensi lainnya untuk mendukung metode kerja work from anywhere (WFA).   “KY mengupayakan penyelesaian pekerjaan secara online dan tetap melakukan fungsi layanan publik,” urai Siti.   Meski anggaran KY pada 2025 terdampak efisiensi, lanjut Siti, KY tetap berkomitmen menjalankan tugas amanah undang-undang dengan beberapa penyesuaian kebijakan. Sehingga, adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas 2025, termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim     “Dengan ini kami mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud agar dapat diupayakan untuk diuji kembali. Sehingga pagu KY tahun 2025 menjadi sebesar 172.000.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” paparnya. (*)  

Tag:  #minta #anggaran #belanja #2025 #dipertimbangkan #ulang #setelah #terkena #pemotongan #anggaran #sebesr #25300300