Kinerja Polri Dinilai Tidak Meningkat Menyusul Berbagai Kasus Hukum yang Libatkan Aparat, Pengamat Desak Pembenahan 

  - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai aneh, jika publik mengaku puas dengan kinerja aparat penegak hukum khususnya Polri dan KPK. Sebab, kinerja Polri dan KPK tidak mengalami peningkatan menyusul berbagai kasus yang melibatkan polisi.   Kasus-kasus itu di antaranya mulia dari kasus pemerasan tersangka, penembakan polisi dengan polisi atau warga sipil, polisi menganiaya warga, dan aktivis, dugaan polisi jadi alat politik dan dugaan melindungi kepentingan pengusaha.    "Karena bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Sebab, pada realitasnya kedua lembaga tersebut (Polri dan KPK), kinerjanya sangat buruk," kata Ray dalam diskusi bertajuj 'Pandangan Publik Terhadap Wacana Reposisi Polri' di Jakarta Pusat, Minggu (9/2).   Menurut Ray, Polri tidak saja harus dilakukan reposisi, melainkan reformasi terhadap institusi Polri. Pasalnya, reformasi Polri merupakan langkah perbaikan terhadap kultur dan institusi pada kelembagaan kepolisian.    "Perbaikan terhadap Polri pada dasarnya adalah kebutuhan mendesak, karena pada hari ini penegakan hukumnya buruk, pemberantasan korupsinya buruk, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga buruk. Maka dari itu, perlu melakukan perubahan, reformasi atau reposisi terhadap Polri," ujar Ray.  

  Ia mengungkapkan, problem utama bangsa yakni budaya, termasuk budaya kepolisian. Hal itu harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dia menilai, budaya dan mentalitas tersebut yang kemudian melahirkan Polri yang koruptif.   “Apa yang kita dapatkan dari Polri di bawah Presiden yakni 10 tahun, semisal era Jokowi? Yang kita rasakan yakni polisi akan menjadi alat kekuasaan, menjadi alat politik atau terlibat dalam politik praktis seperti parcok (partai cokelat) dalam pemilu,” pungkas Ray.

Tag:  #kinerja #polri #dinilaitidak #meningkat #menyusul #berbagai #kasus #hukum #yang #libatkan #aparat #pengamatdesak #pembenahan