Bahlil Sebut JK Anggap Penataan Penjualan Gas Elpiji Penting

- Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai penataan terkait penjualan elpiji adalah hal penting.

Hal ini diungkapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan JK di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

"Ya Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting. Penataan itu penting," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan.

Bahlil menegaskan akan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan yang resmi untuk menjual "gas melon" 3 kilogram.

Dia menjelaskan, hal ini dimaksudkan untuk mengawasi distribusi gas bersubsidi agar tepat sasaran.

"Sekarang gini, pengecer yang tadinya pengecer kita jadikan menjadi subpangkalan," kata Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar ini lantas menjelaskan alur distribusi elpiji.

Biasanya, elpiji 3kg dijual dari Pertamina ke agen berkisar Rp 12.000-Rp 13.000.

Kemudian, harga elpiji dari agen ke pangkalan berkisar Rp 17.000.

Distribusi dan kenaikan harga itu dapat dikendalikan oleh Pertamina.

"Dari agen ke pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar Rp 16.000 atau Rp 17.000. Nah sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina, masih bisa dipantau," katanya.

Sementara harga elpiji dari pangkalan ke pengecer itu, kata Bahlil, sulit dikendalikan Pertamina.

Oleh karenanya, ada pengecer yang menjual elpiji hingga Rp 30.000.

"Dari pangkalan ke pengecer, itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, enggak ada instrumennya dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas Rp 20.000. Bahkan ada yang Rp 30.000, kadang-kadang bahkan ada yang dioplos," katanya.

Atas pertimbangan distribusi ini, Bahlil awalnya ingin tidak mengizinkan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram.

Namun, dikarenakan ada atensi dari Presiden RI Prabowo Subianto, pengecer tetap diizinkan menjual elpiji dengan dijadikan subpangkalan.

Diharapkan harga elpiji tetap terkontrol karena dapat diawasi Pertamina.

"Nah dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT," ucapnya.

"Kan ada IT Pertamina mengontrol pangkalan, itu kan ada IT-nya, ada teknologinya. Nah IT-nya ini yang akan ditempatkan langsung oleh Pertamina. Nah tidak ada biaya yang dikeluarkan sedikit pun oleh subpangkalan," sambung Bahlil.

Diketahui, awalnya pemerintah melarang pengecer "gas melon" untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025.

Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer.

Per tadi malam, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram sehingga pengecer tetap bisa menjual elpiji 3 kg.

Tag:  #bahlil #sebut #anggap #penataan #penjualan #elpiji #penting