Ketika Menteri Didesak Naik Transportasi Umum, Bahlil: Saya Ajari Naik Angkot yang Benar...
- Usulan agar para pejabat negara menggunakan transportasi umum dinilai membuka mata pemerintah melihat kondisi dan tantangan dalam sistem transportasi di Indonesia.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar penggunaan patwal pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno menilai, pejabat seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.
"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," ujar Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025).
Djoko menegaskan, pejabat negara, kecuali presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal.
Ia mengusulkan agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.
"Angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," ungkap Djoko.
Dia juga menambahkan, semua perumahan dan kawasan permukiman di Jakarta kini sudah dilayani oleh angkutan umum, dengan setiap hunian berjarak sekitar 500 meter dari halte.
Kondisi ini menunjukkan bahwa angkutan umum di Jakarta telah merata, tidak jauh berbeda dengan kota-kota dunia lainnya, di mana masyarakat dan pejabatnya sudah terbiasa menggunakan angkutan umum.
Wamen Christina: Sesekali naik LRT
Wakil Menteri (Wamen) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengatakan dirinya sudah pernah berangkat dengan menggunakan LRT untuk pergi bekerja.
Dirinya merespons desakan agar pejabat sesekali berangkat dengan menumpangi transportasi umum.
“Iya kalau LRT kita sudah, kan di Cibubur ke kantor juga lebih dekat jadinya," ujar Christina saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).
Christina mengaku tidak masalah jika harus menumpangi transportasi umum sesekali.
Nusron pilih motor dan jalan kaki
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan dirinya lebih memilih menaiki sepeda motor atau berjalan kaki ketimbang menggunakan transportasi umum.
"Sebetulnya kalau tujuannya malah untuk itu, sekali-kali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Kenapa? Bisa lebih cepat naik sepeda motor," ujar Nusron.
"Atau sekali-kali jalan kaki kalau jalanan pendek itu malah lebih pendek (waktunya)," katanya lagi.
Bahlil: Saya jelaskan, cara naik angkot yang benar
Di sisi lain, Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya tidak perlu diajari lagi mengenai transporasi umum.
Bahlil mengaku pernah menjadi kondektur dan sopir angkutan (angkot) ketika masih SMA dulu.
"Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau menteri saya, Bahlil, jangan ajarin saya naik angkutan umum. Karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal. Jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot," ujar Bahlil.
"Jadi nanti gue jelasin, bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya," sambungnya.
Maka dari itu, Bahlil tidak masalah jika harus bekerja dengan menggunakan transportasi umum.
Tag: #ketika #menteri #didesak #naik #transportasi #umum #bahlil #saya #ajari #naik #angkot #yang #benar