



Tukin Dosen 2020-2024 Tak Dapat Dibayarkan karena Bisa Langgar Peraturan
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menyatakan, tunjangan kinerja (tukin) tahun 2020-2024 tidak akan cair karena bisa melanggar peraturan.
Hal ini dikarenakan sejak tahun 2020-2024, kementerian terdahulu, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), tidak mengajukan alokasi anggaran tukin ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Iya tidak dapat, karena bisa melanggar peraturan, dengan segala hormat ini harus disampaikan," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Saintek Prof. Togar M Simatupang, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (31/1/2025).
Dengan demikian, tunjangan kinerja sejak 2020 sampai 2024 tidak bisa diberikan karena Kemendikbud Ristek dulu tidak mengajukan anggarannya.
"Memang tidak dibuat anggarannya oleh kementerian yang lalu dan karena itu tidak ada yang bisa dicairkan dan sudah tutup buku," ucap dia.
Dalam surat edaran yang viral di media sosial X, SE ini ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) di seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Saintek Prof. Togar M Simatupang pada 28 Januari 2025.
Dalam edaran dijelaskan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024, kementerian terdahulu, yakni Kemendikbud Ristek, tidak mengajukan alokasi anggaran tukin ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Lalu, pada 1 Oktober 2024, Mendikbud Ristek kala itu, yakni Nadiem Makarim, mengeluarkan peraturan menteri yang berisi pemberian tukin untuk dosen.
Namun, kini karena ada perubahan nomenklatur dari Kemendikbud Ristek menjadi Kemendikti Saintek, hal ini telah menyebabkan keterlambatan pengajuan kebutuhan anggaran dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemberian tukin.
Sebelumnya diberitakan, Kemendikti Saintek menyiapkan tiga skema pemberian tukin untuk dosen Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Skemanya kan kita mengusulkan tiga tadi ya, tiga opsi," kata Togar.
Pertama adalah opsi cukup, yakni dana tukin dosen disediakan bagi dosen di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker) dan di PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang belum ada remunerasi.
Pada opsi tersebut, pemerintah memerlukan anggaran sebesar Rp 2,8 triliun untuk direalisasikan.
Kemudian, opsi kedua adalah pembayaran tukin dosen PTN Satker (Perguruan Tinggi Negeri sebagai Satuan Kerja Kementerian) dan BLU (Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum) yang sudah punya remunerasi tetapi besarannya masih di bawah tukin.
Jika opsi ini direalisasikan, pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun.
Sementara opsi ketiga, semua dosen ASN yang berjumlah 81.000 orang mendapat tukin dengan total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 8,2 triliun.
Tag: #tukin #dosen #2020 #2024 #dapat #dibayarkan #karena #bisa #langgar #peraturan