Stafsus Presiden: Isu Keretakan Jokowi-Prabowo Adalah Upaya Adu Domba Ganggu Keberlanjutan Pemerintah

Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro menanggapi isu keretakan antara Presiden Jokowi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Juri berpandangan isu itu sengaja dihembuskan sebagai upaya adu domba.

Menurutnya, tujuan adu domba lewat isu keretakan Jokowi dan Prabowo dilakukan sebagai upaya menganggu jalannya keberlanjutan pemerintahan.

“Jika ada mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih saat ini retak adalah upaya menganggu agenda keberlanjutan pemerintahan,” kata Juri dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).

Juri menyampaikan, upaya adu domba dilakukan pihak-pihak dengan cara merangkai berbagai informasi terkait peristiwa yang terjadi belakangan ini. Dari rangkaian tersebut kemudian diutak-atik sehingg memberikan kesan ada kaitan, lalu disimpulkan dengan nada telah terjadi keretakan.

Juri menjelaskan, fokus utama pemerintahan Jokowi saat ini adalah meletakan fondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.

Dia bilang, Jokowi memberikan tempat dan kesempatan yang luas bagi preisden terpilih untuk memulai menyusun agenda-agenda strategis untuk menjalankan visi dan misinya demi keberlanjutan pemerintahan nantinya. Sehingga menyimpulkan adanya keretakan hubungan keduanya adalah hal yang sulit diterima.

“Di mana letak keretakannya? Itulah yang menjadi menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden terpilih tegas menampik berbagai spekulasi, rumor bahkan upaya-upaya politik yang bertujuan mengadu domba dengan Presiden Joko Widodo,’ kata Juri.

Dia menegaskan upaya adu domba sudah usang dan masyarakat tidak suka. Ia lantas meminta agar upaya adu domba tersebut dihentikan.

“Politik adu domba itu politik usang sangat tidak disukai oleh masyarakat kita. Jadi, berhentilah membangun narasi dan spekulasi yang bersifat pecah belah kita sebagai bangsa,” kata Juri.

Editor: Bangun Santoso

Tag: #stafsus #presiden #keretakan #jokowi #prabowo #adalah #upaya #domba #ganggu #keberlanjutan #pemerintah