Partai Pheu Thai Thailand Akan Tentukan Calon Pengganti PM yang Diberhentikan Mahkamah Konstitusi

Partai Pheu Thai mengadakan pertemuan pada Kamis (15/8/2024) untuk memilih pengganti Perdana Menteri (PM) yang diberhentikan, Srettha Thavisin.

Pheu Thai akan memilih satu dari dua kandidat perdana menteri terkuat yang memenuhi syarat.

Kandidat pertama adalah Chaikasem Nitisiri (75) yang merupakan seorang mantan jaksa agung dan menteri kehakiman.

Kandidat selanjutnya adalah Paetongtarn Shinawatra (37), putri dari Eks PM Thailand, Thaksin Shinawatra.

"Proses pembentukan pemerintahan baru tidak akan memakan waktu lebih dari tiga minggu," tutur Sekretaris Jenderal Pheu Thai, Sorawong Thienthong, dikutip dari Reuters.

Pemecatan Srettha oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pukulan telak terbaru bagi Pheu Thai.

Pasalnya, partai pemenang pemilihan umum dari keluarga miliarder Shinawatra itu telah berseteru selama dua dekade dengan militer kerajaan yang berpengaruh di Thailand.

Ketidakpastian tentang pergolakan politik itu dapat menambah tekanan pada ekonomi yang berkinerja buruk.

Srettha berharap ekonomi buruk itu dipulihkan dengan serangkaian langkah stimulus, beberapa di antaranya sekarang dapat dipertanyakan, termasuk rencananya yang dibanggakan untuk memberikan bantuan 10.000 baht ($285) kepada 50 juta orang.

Srettha adalah perdana menteri keempat gerakan itu yang dicopot melalui putusan pengadilan.

Pelengserannya dapat mengindikasikan berakhirnya ketegangan yang tidak nyaman antara Thaksin dan musuh-musuhnya dalam kelompok elite konservatif dan pengawal lama militer.

Berakhirnya ketegangan itu memunculkan kemungkinan sang taipan kembali dari pengasingannya pada tahun 2023 dan sekutunya Srettha menjadi perdana menteri di hari yang sama.

Pheu Thai telah bergerak cepat untuk mempertahankan keunggulannya, dengan media menyiarkan gambar langsung pada Rabu malam dari mitra koalisinya yang mengunjungi kediaman Thaksin, pendiri, dan tokoh berpengaruhnya.

“Mereka ingin bersikap tegas. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin banyak pertikaian dan perebutan kekuasaan yang akan terjadi, jadi semakin cepat semakin baik,” kata ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak.

"Jika mereka dapat memberikan suara lebih awal, maka pemungutan suara akan lebih mudah diatur. Mereka dapat mengendalikan hasil pemungutan suara," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Srettha telah diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand pada Rabu (14/8/2024).

Hal itu dikarenakan Srettha dianggap telah melanggar konstitusi.

Pasalnya, Srettha diketahui mengangkat seorang mantan pengacara yang pernah menjalani hukuman penjara ke dalam kabinetnya.

Sehingga, hal itu menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pergolakan politik lebih lanjut dan penataan ulang aliansi pemerintahan.

Oleh karena itu, lima dari sembilan hakim pengadilan tersebut memilih untuk memberhentikan Srettha dan Kabinetnya.

Dikutip dari CNN, putusan itu dijatuhkan karena Srettha sangat menyadari bahwa ia menunjuk seseorang yang sangat tidak memiliki integritas moral.

Srettha bersikukuh bahwa penunjukan mantan pengacara Eks PM Thailand, Thaksin Shinawatra bernama Pichit Chuenban adalah sah.

Pichit diketahui sempat dipenjara karena penghinaan terhadap pengadilan pada tahun 2008 atas dugaan upaya menyuap staf pengadilan.

Namun, tuduhan penyuapan tersebut tidak pernah terbukti dan Pichit mengundurkan diri pada bulan Mei.

Penggulingan Srettha setelah kurang dari setahun berkuasa berarti parlemen harus bersidang untuk memilih perdana menteri baru.

Koalisi berkuasa yang dipimpin Partai Pheu Thai akan mencalonkan kandidat baru untuk mengisi kursi perdana menteri.

Kandidat perdana menteri itu akan dipilih oleh parlemen yang beranggotakan 500 orang.

Menurut sejumlah pakar politik, kemungkinan besar Pheu Thai masih memiliki pengaruh untuk memimpin pemerintahan berikutnya, setelah periode tawar-menawar dan ketidakpastian atas siapa yang akan bertanggung jawab.

(mg/Putri Amalia Dwi Pitasari)

Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS).

Tag:  #partai #pheu #thai #thailand #akan #tentukan #calon #pengganti #yang #diberhentikan #mahkamah #konstitusi