5 Fakta Inggris Tangguhkan Izin Ekspor Senjata ke Israel: Bukan Embargo, Kelompok HAM Kecewa

- Keputusan Inggris untuk menangguhkan beberapa lisensi ekspor senjata ke Israel membuat banyak pejabat Israel marah, begitu pula kelompok hak asasi manusia yang mengatakan bahwa keputusan itu tidak lah cukup.

Keputusan tersebut menandai perubahan dalam kebijakan luar negeri Inggris, yang sebelumnya selalu sejalan dengan Amerika Serikat soal dukungan untuk Israel.

Pada hari Senin (2/9/2024), Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan kepada Parlemen bahwa pemerintah menangguhkan sekitar 30 dari 350 lisensi ekspor senjata untuk Israel.

Mengutip NPR, berikut 5 hal yang perlu diketahui mengenai penangguhan tersebut:

1. Inggris mengirim bahan peledak, senjata, dan komponen jet tempur ke Israel. Namun, Inggris bukanlah pemasok utama Israel.

Pemasok utama persenjataan ke Israel adalah Amerika Serikat dan Jerman.

Ekspor alat pertahanan Inggris ke Israel relatif kecil dan menurun dari sekitar $55 juta pada tahun 2022 menjadi sekitar $24 juta pada tahun 2023, menurut data pemerintah.

Ekspor tersebut meliputi bahan peledak dan alat peledak, senapan serbu, dan komponen pesawat militer.

Semua itu diproduksi di Inggris berdasarkan skema lisensi yang memungkinkan berbagai perusahaan mengekspor berbagai senjata secara langsung ke Israel.

Secara keseluruhan, Inggris telah memberikan lisensi senjata senilai lebih dari $725 juta kepada Israel sejak tahun 2008, menurut perkiraan parlemen.

Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan kepada radio lokal pada hari Selasa bahwa penangguhan sebagian ekspor senjata tidak akan berdampak "material" terhadap keamanan Israel.

Ilustrasi persenjataan tentara Israel (Responsible Staatecraft)

2. Bukan embargo senjata

Beberapa negara, termasuk Kanada, Spanyol, Belgia, Italia, dan Belanda, telah mengumumkan penghentian semua ekspor senjata ke Israel dalam beberapa bulan terakhir.

Negara-negara tersebut telah menyadari besarnya dampak serangan Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

Namun, Inggris menangguhkan hanya kurang dari 10 persen lisensi yang telah diberikannya kepada produsen senjata untuk mengekspor ke Israel.

Inggris telah lama menjadi salah satu sekutu terdekat Israel dan masih terus membela Israel.

Tinjauan hukum atas ekspor senjata Inggris ke Israel sebenarnya sudah ditugaskan awal tahun ini oleh pemerintah yang dipimpin Konservatif sebelumnya.

Tetapi, pemerintah tersebut belum sempat mengumumkan temuan tinjauannya mereka sebelum lengser setelah pemilihan umum 4 Juli.

Barulah pemerintahan kiri-tengah yang baru, menerbitkan makalah kebijakan pada Senin malam yang menjelaskan keputusannya.

Dikatakan juga bahwa mereka telah menyimpulkan bahwa Israel gagal dalam bantuan kemanusiaan di Gaza dan perawatan terhadap tahanan.

3. Pejabat Israel kecewa

Dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Selasa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut tindakan Inggris itu "memalukan."

"Keputusan Inggris yang salah arah hanya akan membuat Hamas semakin berani," tulis Netanyahu.

Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengatakan bahwa dia "sangat kecewa."

Di Inggris, kepala rabbi negara tersebut, Ephraim Mirvis, mengatakan bahwa tidak masuk akal Inggris melakukan hal ini kepada sekutunya, Israel.

4. Kelompok HAM juga kecewa

Amnesty International menyebut penangguhan izin ekspor senjata oleh Inggris terlalu terbatas dan banyak celah.

Human Rights Watch mengatakan keputusan itu "tidak cukup jauh."

Aktivis khawatir bahwa Lammy mengumumkan pengecualian untuk komponen jet tempur F-35, yang digunakan Israel untuk menjatuhkan bom di Gaza.

Sekitar 15 persen dari komponen tersebut dibuat di Inggris, menurut kelompok advokasi.

Di samping itu, jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Inggris ingin pemerintah mereka menghentikan semua ekspor senjata ke Israel.

5. Ada kekhawatiran keputusan ini akan membuat renggang hubungan Inggris dengan Amerika dan Israel

Inggris biasanya selalu sejalan dengan sekutunya, AS, soal kebijakan Israel.

Namun, pemerintahan baru Inggris yang berhaluan kiri-tengah, yang baru saja terpilih pada bulan Juli, mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan mengambil pendekatan yang lebih independen.

Perdana Menteri yang baru, Keir Starmer, adalah mantan pengacara dan jaksa hak asasi manusia.

Starmer telah mendapat tekanan dari beberapa pendukungnya sendiri untuk buka suara seiring meningkatnya jumlah korban tewas warga sipil di Gaza.

Dalam beberapa minggu setelah menjabat, pemerintahan Starmer mengatakan akan memulai kembali pendanaan untuk UNRWA, badan bantuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina.

Pada akhir Juli, pemerintahan Starmer membiarkan tenggat waktu berlalu tanpa mengajukan keberatan apa pun atas permintaan Pengadilan Kriminal Internasional untuk surat perintah penangkapan bagi Netanyahu dan Gallant.

Inggris, yang saat itu di bawah pendahulu Starmer, Rishi Sunak, berjanji mengajukan dokumen hukum yang menentang surat perintah penangkapan Netanyahu.

Namun, dalam perselisihan lain dengan AS, pemerintahan Starmer mengatakan akan menyerahkan masalah tersebut kepada ICC, dan tidak akan campur tangan.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Tag:  #fakta #inggris #tangguhkan #izin #ekspor #senjata #israel #bukan #embargo #kelompok #kecewa