Optimalkan Serapan Dana BOKB dan DAK di NTT, BKKBN Gencarkan Baksos Pelayanan KB

 

- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto, menekankan pada jajaran Dinas KB Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk memanfaatkan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk meningkatkan capaian Program Bangga Kencana dan dukungan terhadap Percepatan Penurunan Stunting, salah satunya melalui peningkatan pelayanan KB.

Hal tersebut diungkapkan dalam kegiatan Sosalisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting bersama Mitra Strategis, bertempat di Kantor Bupati Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), (20/03).

Berdasarkan data, angka prevalensi stunting di Provinsi NTT pada tahun 2021 cukup tinggi, mencapai 37,8 persen. Meskipun demikian, angka tersebut berhasil mengalami penurunan pada 2022 menjadi 35,3 persen (Kemenkes, SSGI).

Hasto, dalam sambutannya, optimis bahwa upaya penurunan stunting di Timor Tengah Selatan masih dapat diupayakan. Menurutnya, memang betul bahwa angka stunting di NTT masih cukup tinggi namun potensi sumber daya pangan di TTS sama sekali tidak kekurangan.

"Untuk NTT banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Kelor di sini produksinya juga luar biasa, dan sumber makanan lain juga cukup melimpah. Saya yakin kalau capaian KB-nya ditingkatkan, jangkauannya baik, pemberian makanan tambahan kepada anak risiko stunting, maka stunting di TTS akan berhasil diturunkan," ungkap Hasto.

Lanjutnya, menurut dokter Hasto, Kabupaten TTS memiliki peluang yang besar karena jumlah anaknya masih cukup banyak, kalau jumlah rata-rata anaknya turun maka stuntingnya turun. "Ada daerah yang stuntingnya tinggi tapi jumlah anaknya juga sedikit. Sudah sedikit, stunting lagi," katanya.

Di TTS sendiri, dokter Hasto menyebut rata-rata perempuan melahirkan masih sekitar tiga anak. "Ada yang lima, bahkan lebih. Di sini setiap 1000 penduduk setiap tahunnya ada yang hamil 22, sehingga kalau penduduknya hampir 480.000 atau mendekati 500.000, setiap tahunnya bayi yang lahir sekitar 10.000," paparnya.

Untuk menurunkan stunting di TTS, selain dari potensi sumber pangannya, juga melalui penggunaan kontrasepsi. Dokter Hasto mengatakan banyak sekali ibu setelah melahirkan tidak memakai kontrasepsi, sehingga terjadi kehamilan dalam jarak dekat.

"Ayolah kita gencarkan pelayanan KB. Saya terimakasih, TTS sudah memiliki kebijakan akseptor vasektomi dan tubektomi dapat uang istirahat 450.000. Tahun 2023, TTS mendapatkan anggaran DAK Fisik 2,015 milyar rupiah untuk kegiatan di Dinas KB-nya dalam rangka pelayanan KB dan yang lain, sudah diserap 81,2 persen sekitar 1,6 milyar," jelas Hasto. 

Ia juga berharap di tahun mendatang penyerapan lebih optimal sehingga TTS dapat cepat menurunkan stunting dan peserta KB nya lebih banyak lagi. Sedangkan BOKB non Fisik di TTS tahun 2023 naik pesat sejumlah Rp 8,63 milyar, baru diserap sekitar 38 persen. 

"Kami mohon dukungannya untuk ditingkatkan, tahun 2024 ini 6,3 milyar rupiah. Mumpung awal tahun, didorong perbanyakan kegiatan vasektomi, tubekomi, kegiatan mengenai stunting diambil dari anggaran ini," ujarnya.

Untuk mengakomodir akses pelayanan KB yang terlalu jauh di TTS, dokter Hasto meminta bidan praktek swasta untuk melakukan MoU dengan dinas KB, agar bidan dapat mengakses alat-alat kontrasepsi dari BKKBN dengan gratis. 

"Sehingga suntik ada, susuknya ada, implan ada, dan bidan mendapatkan ongkos jasa medis," terangnya.

Edukasi mengenai efek samping penggunaan alat kontrasepsi juga perlu dilakukan oleh para pendamping keluarga. "Orang yang dipasang KB memang mens-nya sedikit bahkan tidak keluar. Jadi, jangan pernah menganggap kalau tidak mens maka darah kotornya tidak keluar, itu anggapan keliru," pungkasnya.

Mewakili Pj. Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pj. Sekretaris Daerah Yohanis Lakapu, SE, mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di TTS sejumlah 22,3 persen. Pada  2023, TTS berhasil mencapai  jumlah peserta KB modern sebesar 50 persen, lebih tinggi 8,5 poin dari rerata Provinsi NTT.

"Peserta KB aktif yang jumlahnya sedikit pun kadangkala tidak aktif, maka petugas harus selalu mengingatkan para peserta. Kalau tidak diingatkan dia lupa untuk kembali sehingga terjadi kehamilan baru," ungkap Yohanis.

TTS merupakan kabupaten terluas di NTT, berkebalikan dengan jumlah petugas KB yang terbatas hanya sejumlah 38 orang. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius. Yohanis yang merupakan mantan PLKB  berharap BKKBN dapat mengutamakan putra putri kabupaten TTS untuk mengisi kekurangan tenaga ini.

Dalam rangkaian acara yang sama, diadakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menyasar akseptor implan sejumlah 96 orang. Dokter Hasto menyempatkan mengunjungi salah satu lokasi pelayanan KB di PMB dengan akseptor implan sejumlah 15 orang.

"Dimaintain terus sehingga jumlahnya naik, yang sudah dipasang rajin diingatkan kontrol, MoU dengan BKKBN sehingga mendapatkan alkon gratis," demikian pesannya kepada bidan.

 

 

 

Tag:  #optimalkan #serapan #dana #bokb #bkkbn #gencarkan #baksos #pelayanan