RI Hadapi Triple Planetary Crisis, Dampak dan Pencegahannya? Berikut Penjelasan Dirjen Planologi 

- Indonesia disebut-sebut sedang menghadapi Triple Planetary Crisis. 

Tiga krisis ini yakni perubahan iklim, hilangnya biodiversity, serta polusi dan limbah.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P. menjelaskan, saat ini dunia sedang menghadapi ancaman besar yang akan menentukan masa depan bumi dan semua penghuninya.

Dampaknya berkepanjangan, bersifat merusak, dan sudah dialami belakangan ini. Seperti menurunnya fungsi lingkungan hidup, merosotnya kualitas maupun kuantitas air dan udara bersih, suhu bumi yang merangkak naik dan berakibat naiknya permukaan air laut.

Lalu kebakaran hutan, gagal panen, hingga rententan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan juga badai.

Ia menyebut, segala krisis ini memang diakibatkan oleh ekspansi manusia terhadap alam yang sekarang nyaris tak berbatas. Mulai dari industri tambang, transportasi, pembangunan, hingga sektor pertanian.

“Karenanya, kita memerlukan perencanaan pemanfaatan SDA yang baik untuk menghadapi ancaman tiga krisis ini,” ujar Hanif dalam kegiatan baru-baru ini.

Upaya Pencegahannya

Menurut Hanif, perencanaan pemanfaatan SDA (sumber daya alam) secara baik dan berkesinambungan ini sejalan dengan tiga era baru yang akan berjalan di Indonesia, dimulai pada 2024.

"Salah satu poin pentingnya adalah pendayagunaan data dan informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), sebagai instrumen tata lingkungan yang penting untuk perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan," jelas dia.

Hanif mengungkapkan, instrumen ini bisa digunakan untuk dua hal. 

Pertama, sebagai indikator keberlanjutan landscape (keberlanjutan proses, fungsi, dan produktivitas lingkungan hidup) serta sebagai penjamin keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

“Yang kedua adalah untuk memperkuat aspek lingkungan (environmental and social safeguard) dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, dan SDA,” tutur Hanif

Pengembangan, penerapan dan pendayagunaan D3TLH dalam proses perencanaan pembangunan, tata ruang, dan SDA sudah didukung dan dilindungi oleh landasan hukum/yuridis dan landasan saintifik yang sangat kuat.

Untuk memperkuat landasan saintifiknya, KLHK telah berkolaborasi dan berdiskusi dengan berbagai para pakar perguruan tinggi, Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan (PEPSILI), Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL), Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), serta unit-unit kerja KLHK terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.

Menurut Hanif, konsep D3TLH pada dasarnya dipakai untuk menjaga keseimbangan antara supply (penyediaan) dari sisi lingkungan, dan demand (pemanfaatan) dari kebutuhan dasar manusia. 

Sejauh ini, masih sering terjadi demand yang jauh melebihi supply dalam konteks lingkungan hidup dan daya dukungnya.

Di Indonesia, pulau Jawa menjadi satu-satunya pulau yang masuk dalam kategori sudah terlampaui. 

Pada 2022, pulau ini dihuni oleh kurang lebih 154 juta jiwa. Padahal, secara perhitungan kebutuhan dasar, pulau Jawa sebenarnya hanya sanggup mendukung secara mandiri 109 juta jiwa. 

Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang tinggal di Pulau Jawa saat ini mau tidak mau harus disokong dari pulau lain atau dengan cara import. Efeknya adalah biaya hidup yang semakin lama semakin tinggi.

“Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi berada di kategori aman yang jauh dari ambang batasnya. Pulau Papua, Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku sudah mendekati ambang batas,” ujar Hanif.

Namun Hanif memberi catatan penting. Bahwa meskipun pulau-pulau lain ada yang jauh dari ambang batas dan yang mendekati ambang batas, ini bukan berarti pemanfaatan SDA-nya bisa sembarangan dan serampangan. Tetap perlu ada kehati-hatian dalam memanfaatkan sumber daya alamnya.

Hanif juga berharap masyarakat sebagai subjek penerima manfaat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bisa ikut mengawal pendayagunaan instrumen D3TLH ini.

“Sehingga, penerapan D3TLH ini akan menghasilkan jumlah populasi yang hidup sejahtera secara mandiri dan berkelanjutan (social capacity), dengan didukung oleh kapasitas lingkungan hidup dalam satuan unit ekoregion (biophysical capacity),” kata Hanif.

Tag:  #hadapi #triple #planetary #crisis #dampak #pencegahannya #berikut #penjelasan #dirjen #planologi