Purbaya Soroti Kredit Macet KUR, Maman Salahkan Selundupan dari China

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyoroti tingginya kredit macet Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Maman menilai banyaknya KUR macet berkaitan dengan pasar domestik yang dibanjiri produk impor ilegal dari China. Kondisi itu membuat produk UMKM lokal sulit terjual.

Ia menyebut situasi tersebut memicu saling menyalahkan antar kementerian.

“Nyalahin lah ini yang salah di sini, ini yang salah di sini, ini yang salah ini. UMKM lagi dituding,” kata Maman dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan UMKM di kantornya, Jakarta, Jumat (28/2/2026).

“Sekarang muncul lagi statement-nya Pak Purbaya, 'udah kalau gitu KUR-nya nanti dibeginiin lah, begini lagi lah’ segala macam. Jadi kayak ada di lingkaran setan kita ini,” lanjutnya.

Baca juga: Menteri UMKM Ungkap Selisih Data Impor Tekstil China, Indikasi Under-Invoicing

Menurut Maman, kecurigaan kerap diarahkan ke Kementerian Perdagangan yang menerbitkan Perizinan Impor dan Kementerian Perindustrian yang memberikan rekomendasi impor produk tertentu.

Padahal, ia menilai kedua kementerian tersebut bukan sumber utama persoalan.

Kemendag, kata dia, menerbitkan Perizinan Impor sesuai regulasi dan kebijakannya dapat diperiksa secara terbuka.

“Yang jadi masalah ini adalah barang-barang ilegal impor yang masuk yang tidak terdata itu,” ujar Maman.

Data United Nations Trade and Development menunjukkan selisih antara angka ekspor China ke Indonesia dan data impor yang tercatat di Indonesia.

Ekspor celana dalam dari China pada 2021 tercatat 24,2 juta dollar AS. Data impor Indonesia hanya 6,8 juta dollar AS.

Pada 2024, ekspor kaos China tercatat 61,7 juta dollar AS. Data impor di Indonesia hanya 20,4 juta dollar AS.

Selisih tersebut mengindikasikan dugaan praktik under-invoicing. Dampaknya, barang dari China membanjiri pasar domestik dan produk UMKM kalah saing.

Perbankan negara dan swasta telah menyalurkan KUR. Pemerintah juga memberikan pendampingan. Pelaku UMKM dinilai mampu memproduksi barang.

Baca juga: Laba Bank Mandiri Tembus Rp 4,65 Triliun di Awal 2026, Kredit UMKM Jadi Motor Pertumbuhan

Namun produk tidak terserap pasar karena masyarakat membeli barang impor ilegal yang lebih murah.

“Kalau dijual bersaing dengan produk impor dari China akhirnya mati. Apa dampaknya? Kredit macet. Tadi kan dibilang ya, kredit macet. Setelah kredit macet enggak mampu bayar utang,” kata Maman.

Ia kembali menyinggung dugaan permainan perusahaan kargo dengan oknum Bea Cukai sebagai sumber masuknya barang ilegal.

Dugaan tersebut sebelumnya ia sampaikan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi menciduk oknum Bea Cukai yang menerima suap dari perusahaan kargo melalui operasi tangkap tangan.

“Jadi transaksinya itu lewat perusahaan kargo tuh, perusahaan kargo tuh bener kan, tangkap OTT,” ujar Maman.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan KUR mencapai 10 persen.

Penyaluran KUR mendapatkan subsidi dari negara.

“Tadi kan ada yang bilang KUR 10 persen NPL-nya. Kok bisa sebesar itu? Manajemennya enggak betul apa enggak? Subsidinya kita yang bayarkan. Nanti kalau ada apa-apa ke kita juga rasanya sih," kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN KITA, Senin (23/2/2026).

Kementerian Keuangan kini berdiskusi dengan BPI Danantara terkait akuisisi PT Permodalan Nasional Madani.

Purbaya menyatakan pihaknya juga akan mengkaji mekanisme penyaluran melalui perusahaan yang berorientasi profit.

"Kalau perusahaan yang profit-oriented, yang publik, itu kan cari untung sebesar-besarnya by design. Sedangkan KUR, desainnya enggak untuk itu kan?” ujar Purbaya.

Tag:  #purbaya #soroti #kredit #macet #maman #salahkan #selundupan #dari #china