Purbaya Kritik Bank Syariah: Masih Mahal dan Belum Jalankan Prinsip Syariah Sepenuhnya

- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik praktik perbankan syariah di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam.

Ia menyoroti biaya layanan bank syariah yang justru cenderung lebih mahal dibandingkan perbankan konvensional, sehingga belum memberikan keunggulan nyata bagi masyarakat.

“Kalau saya tanya ke pelaku bisnis, lebih mahal atau lebih murah? Rata-rata lebih mahal. Bahkan lebih menyulitkan. Jadi bukan itu yang diinginkan dari ekonomi berbasis syariah,” ujar Purbaya dalam forum ekonomi syariah di Jakarta dikutip pada Rabu (18/2/2026).

Baca juga: Bank Syariah Nasional Bidik 73.700 Unit KPR Subsidi pada 2026

Purbaya mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi syariah global karena jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.

Namun, implementasi ekonomi syariah di sektor keuangan dinilai masih tertinggal dan belum menjadi arus utama dalam sistem ekonomi nasional.

Ia menilai praktik perbankan syariah saat ini masih sebatas penggunaan istilah, tanpa menjalankan prinsip syariah secara substansial.

Menurut Purbaya, esensi ekonomi syariah bukan sekadar mengganti istilah bunga dengan terminologi lain, tetapi memastikan sistem keuangan berjalan adil, efisien, dan mendukung kegiatan produktif.

Purbaya juga menyoroti bahwa bank syariah di Indonesia belum mampu memanfaatkan basis pasar domestik yang besar.

Dengan populasi Muslim yang dominan, seharusnya bank syariah mampu menjadi pemain utama dalam sistem keuangan nasional.

Ia mencontohkan praktik sistem perbankan di Jerman yang dinilai menerapkan prinsip mirip syariah, dengan biaya pinjaman rendah dan fokus pada keberlanjutan ekonomi, bukan semata-mata mengejar keuntungan maksimal. “Jadi kita mesti berhitung ulang tentang cara kita menjalankan praktik-praktik syariah di bank-bank syariah juga,” ujarnya.

Purbaya menegaskan bahwa ekonomi syariah merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional, sejajar dengan ekonomi digital dan ekonomi hijau.

Namun, pengembangannya memerlukan komitmen kuat, baik dari pemerintah maupun industri keuangan, agar tidak berhenti pada tataran konsep.

Menkeu Purbaya menilai evaluasi terhadap praktik perbankan syariah perlu dilakukan agar sistem tersebut benar-benar mampu memberikan manfaat ekonomi yang luas dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Ekonomi syariah adalah bagian dari strategi besar pembangunan sejajar dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital. Bukan simbol, bukan retorika,” kata Purbaya.

Shutterstock Ilustrasi

Muhammadiyah tanggapi kritik

Menanggapi kritik tersebut, pengamat sosial ekonomi dan keagamaan sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas meminta agar pernyataan Menteri Keuangan disikapi secara terbuka dan konstruktif.

“Kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap perbankan syariah perlu disikapi dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih agar kita tahu masalah dan bisa mencari solusi yang baik bagi kemajuan dunia perbankan syariah ke depannya,” kata Buya Anwar Abbas dalam keterangannya pada Senin (16/2/2026).

Ia menjelaskan, perbankan syariah sebenarnya tidak sekadar mengganti istilah, tetapi juga membawa konsep baru yang berbeda dari perbankan konvensional.

Dalam sistem syariah, konsep kredit dan bunga diganti dengan pembiayaan berbasis akad seperti jual beli (murabahah) dan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), yang dirancang untuk menghindari praktik riba.

Namun, Buya Anwar mengakui bahwa kritik terkait biaya pembiayaan yang lebih mahal memang menjadi persoalan nyata yang perlu dibenahi.

Menurut dia, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, salah satunya skala bisnis bank syariah yang masih lebih kecil dibandingkan bank konvensional.

Selain itu, biaya dana atau cost of fund bank syariah juga relatif lebih tinggi karena komposisi dana murah seperti giro masih terbatas.

Berbeda dengan bank konvensional yang memiliki akses lebih besar terhadap dana murah, termasuk dari penempatan dana pemerintah.

“Karena itu, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah pemerintah menempatkan dananya di bank syariah. Jika cost of fund turun, maka pembiayaan syariah akan lebih kompetitif,” ujarnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa bank syariah memiliki keunggulan tersendiri, seperti kepastian cicilan tetap hingga akhir kontrak, transparansi akad, serta tidak adanya denda keterlambatan yang menjadi keuntungan bank karena dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan sosial.

Buya Anwar berharap kritik dari pemerintah dapat menjadi momentum untuk memperkuat industri perbankan syariah, bukan melemahkannya.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan peningkatan efisiensi, perbankan syariah diyakini dapat berkembang lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Baca juga: Bank Syariah Nasional Resmi Beroperasi, Akses Jadi Tantangan

Tag:  #purbaya #kritik #bank #syariah #masih #mahal #belum #jalankan #prinsip #syariah #sepenuhnya