Menunda Krisis dengan Utang

DALAM ekonomi politik, ada kalimat yang tampak teknokratis, tetapi sesungguhnya menyimpan kegelisahan.

Ketika Menteri Keuangan menyatakan pilihannya adalah menambah utang atau berisiko kembali ke situasi seperti 1998.

Itu bukan sekadar pernyataan fiskal. Ia adalah cermin tentang bagaimana negara menilai daya tahannya sendiri—dan tentang seberapa jauh kita merasa aman pada fondasi yang belum tentu kokoh.

Bagi redaktur, kalimat itu adalah headline. Bagi pasar, ia adalah sinyal. Namun, bagi publik yang berpikir jernih, ia seharusnya menjadi jeda refleksi: sejak kapan utang diposisikan sebagai garis pertahanan utama stabilitas?

Ekonomi makro tidak dibangun di atas rasa cemas, melainkan di atas desain kebijakan yang disiplin dan keberanian melakukan koreksi. Dalam jangka panjang, strukturlah yang menentukan arah, bukan retorika sesaat.

“Utang adalah janji pada masa depan; masalahnya, masa depan tidak pernah ikut menandatangani kontraknya.”

Krisis 1998 tidak lahir dari kekurangan utang pemerintah. Ia tumbuh dari mismatch valas, utang luar negeri swasta tanpa lindung nilai, sistem perbankan yang rapuh, serta runtuhnya kepercayaan.

Baca juga: Salah Kaprah Kenaikan Pajak Kendaraan di Jawa Tengah

Ia adalah krisis institusi sebelum menjadi krisis angka. Menyederhanakannya menjadi soal ada atau tidaknya utang publik ibarat membaca gempa bumi hanya dari retakan dinding—gejalanya terlihat, tetapi sumber getarnya diabaikan.

Namun, di titik itulah kejujuran perlu diakui: negara kian melihat utang sebagai bantalan stabilitas. Utang tidak lagi semata instrumen pembangunan, melainkan penyangga ritme ekonomi.

Ketika penyangga berubah menjadi kebutuhan rutin, pertanyaannya bukan lagi teknis, melainkan filosofis: apakah kita sedang membangun ketahanan, atau sekadar menunda kerentanan?

Efisiensi yang Tak Pernah Sampai ke Akar

Setiap kali defisit melebar, kata “efisiensi” segera dihadirkan sebagai penawar. Namun, efisiensi fiskal bukan seni merapikan angka, melainkan keberanian merombak struktur belanja dan menata ulang prioritas negara.

Ia menuntut kemampuan membedakan antara belanja produktif dan belanja politis—antara kebutuhan publik dan kenyamanan kekuasaan.

Jika utang terus meningkat sementara ruang fiskal terasa sempit, publik wajar bertanya: apakah efisiensi hanya berhenti di permukaan administratif?

APBN Indonesia lama bergulat dengan persoalan klasik—tax ratio rendah, belanja wajib yang kaku, serta reformasi subsidi yang sensitif secara politik.

Dalam lanskap seperti ini, efisiensi mudah berubah menjadi jargon yang terdengar rasional, tetapi jarang menyentuh akar.

Efisiensi sejati semestinya menciptakan ruang fiskal. Jika ruang itu tak kunjung terasa, barangkali yang efisien hanyalah narasinya, bukan kebijakannya.

Utang pada dirinya netral. Ia seperti pisau: berguna di tangan yang terampil, berisiko di tangan yang terbiasa mengandalkannya.

Persoalan muncul ketika utang tak lagi menjadi pilihan strategis, melainkan refleks kebijakan berulang.

Di sinilah konsep debt-led growth menemukan maknanya. Ketika pertumbuhan membutuhkan dorongan utang baru, sementara setiap tambahan utang menghasilkan pertumbuhan yang kian tipis, ekonomi perlahan memasuki fase ketergantungan. Tidak ada ledakan, tidak ada drama—hanya erosi sunyi pada ruang fiskal.

Baca juga: Pejabat Pajak Rangkap 12 Komisaris: Mengembalikan Kredibilitas Fiskal

Gejalanya jarang menjadi berita utama: beban bunga merangkak naik, surplus primer sulit dicapai, dan pembiayaan ulang menjadi rutinitas.

Negara tampak stabil di permukaan, tetapi makin bergantung di dalam—seperti bangunan yang berdiri tegak namun fondasinya mulai aus dimakan waktu.

Ilusi Zona Aman

Publik kerap ditenangkan dengan perbandingan bahwa rasio utang Indonesia lebih rendah daripada negara maju. Perbandingan ini tampak logis, tetapi sejatinya tidak simetris.

Negara maju memiliki kapasitas pajak tinggi, pasar keuangan dalam, dan mata uang yang dipercaya global. Indonesia tidak memiliki seluruh privilese tersebut.

Zona aman fiskal bukan angka sakral 40 atau 60 persen PDB. Ia lahir dari kredibilitas kebijakan, kualitas institusi, dan prospek pertumbuhan jangka panjang.

Ketika beban bunga menyerap porsi besar penerimaan, ruang gerak kebijakan menyempit. Risiko muncul bukan semata karena utang tinggi, melainkan karena fleksibilitas yang menurun.

Dalam fiskal, rasa aman sering kali bukan tanda kekuatan, melainkan jeda sebelum ujian.

Barangkali persoalan terbesar bukan pada utangnya, melainkan pada cara kita membicarakan utang. Terlalu sering ia diposisikan sebagai pilihan biner: menambah utang atau menghadapi krisis.

Padahal ekonomi selalu menyediakan spektrum kebijakan—reformasi penerimaan, penajaman belanja, dan disiplin fiskal saat ekonomi tumbuh.

Pertanyaannya sederhana, tapi mendasar: apakah utang hari ini meningkatkan produktivitas esok? Apakah reformasi pajak berjalan seiring ekspansi belanja? Apakah disiplin tetap dijaga ketika penerimaan membaik?

Tanpa jawaban jujur, utang mudah berubah dari alat pembangunan menjadi kebiasaan kebijakan. Dan dalam ekonomi publik, kebiasaan sering kali lebih mahal daripada krisis karena ia membuat risiko terasa normal.

Baca juga: Stagnasi Gaji Aparatur Negara

Ekonomi tidak memerlukan kepanikan, tetapi juga tidak boleh ditidurkan oleh optimisme resmi. Utang dapat menjadi jembatan kemajuan, tapi bisa pula menjadi lorong ketergantungan jika dikelola tanpa visi struktural dan disiplin jangka panjang.

Krisis jarang datang karena utang tiba-tiba membesar. Ia datang ketika pengambil kebijakan terlalu lama merasa aman.

Dalam fiskal, rasa aman yang berlebihan kerap menjadi risiko paling mahal karena ia membuat koreksi selalu ditunda.

Pada akhirnya, kesehatan fiskal tidak diukur dari seberapa sering negara berutang, melainkan dari seberapa konsisten ia membangun kemandirian pembiayaan.

Dan mungkin refleksi paling sunyi adalah ini: negara yang kuat bukanlah negara yang mampu berutang besar, melainkan negara yang tidak menjadikan utang sebagai penopang ketenangan.

Stabilitas fiskal bukan soal seberapa tenang hari ini, tetapi seberapa siap menghadapi esok.
Dalam APBN, yang paling mahal bukan bunga utang, melainkan rasa nyaman yang membuat koreksi terus ditunda.

Tag:  #menunda #krisis #dengan #utang