Purbaya Sebut Kisruh PBI JKN Rugikan Reputasi Pemerintah

– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pemerintah mengalami kerugian reputasi akibat kisruh penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN.

Purbaya menyebut persoalan tersebut bukan dipicu keterbatasan anggaran. Masalah utama terletak pada pengelolaan data, manajemen, serta sosialisasi di lapangan.

"Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya Pemerintah rugi dalam hal ini," ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (9/12/2026).

Baca juga: Purbaya Ungkap Masalah PBI JKN: 41 Persen Penerima Tak Tepat Sasaran

Purbaya menegaskan dukungan fiskal terhadap program JKN terus meningkat. Anggaran kesehatan pada APBN 2026 mencapai Rp 247,3 triliun, naik 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta melindungi masyarakat dari risiko pembiayaan kesehatan.

“Uangnya sama, tidak berubah. Tapi kenapa ributnya beda? Di situ pemerintah justru rugi image,” kata Purbaya.

Ia menjelaskan pemerintah konsisten menjaga keberlanjutan JKN, termasuk membayar iuran PBI JKN bagi 96,8 juta peserta.

Komitmen tersebut tercermin dari tingkat kepesertaan PBI JKN yang selalu berada di atas 99 persen sejak 2023.

Meski begitu, Purbaya mengakui masih ada persoalan ketepatan sasaran penerima.

Baca juga: Penonaktifan 11 Juta PBI BPJS Picu Kegaduhan, Purbaya Buka Suara

Data pemerintah menunjukkan sekitar 41 persen penerima PBI JKN berada di kelompok desil 6 hingga 10. Kelompok ini dinilai sudah tidak masuk kategori masyarakat miskin dan rentan.

Sebaliknya, penerima dari kelompok desil 1 hingga 5 hanya sekitar 59 persen.

Persoalan ini memuncak pada Februari 2026. Pada periode tersebut, jumlah penonaktifan PBI JKN melonjak hingga sekitar 11 juta orang atau hampir 10 persen dari total peserta.

Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang berada di bawah satu juta orang.

“Begitu angkanya hampir 10 persen, ya terasa. Banyak yang baru tahu saat sudah sakit dan mau berobat, ternyata tidak lagi terdaftar. Ini yang memicu keributan,” ujar Purbaya.

Ia menilai penonaktifan dalam skala besar tanpa jeda waktu dan sosialisasi memadai memicu gejolak di masyarakat.

Purbaya menegaskan tujuan pemerintah tetap memastikan JKN berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Manfaat program diharapkan bisa dirasakan masyarakat tanpa memicu kegaduhan yang justru merugikan pemerintah.

Tag:  #purbaya #sebut #kisruh #rugikan #reputasi #pemerintah