Sinyal Keras Bersih-bersih Purbaya, Obrak-abrik Pegawai Pajak dan Bea Cukai
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
05:40
28 Januari 2026

Sinyal Keras Bersih-bersih Purbaya, Obrak-abrik Pegawai Pajak dan Bea Cukai

– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil sikap keras dalam membenahi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ia mengancam akan mengobrak-abrik jajaran kedua institusi tersebut apabila penerimaan negara masih terus melorot dan kebocoran tidak kunjung teratasi.

Ancaman perombakan ini bukan sekadar pernyataan normatif.

Purbaya secara terbuka menyatakan kesiapannya mengganti seluruh pejabat Bea Cukai di lima pelabuhan besar, yang selama ini dinilai menjadi titik rawan kebocoran penerimaan dan praktik tata kelola yang tidak sehat.

Baca juga: Menkeu Purbaya Bakal Rombak Pejabat Bea Cukai di Lima Pelabuhan Besar

“Ini serius. Kalau tidak membaik, besok bisa langsung diobrak-abrik. Itu harusnya memperbaiki cara kerja pajak dan bea cukai, dan kebocoran-kebocoran tidak akan terjadi lagi,” kata Purbaya saat ditemui di kawasan Thamrin Nine, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ada apa dengan bea cukai dan pajak?

Sebelumnya Purbaya memang getol di masa-masa awal kepemimpinannya untuk membenahi Bea Cukai.

Bahkan hingga ada ultimatum membekukan jika tak kunjung berubah.

Keputusan ini muncul setelah berbagai persoalan kepabeanan terus terjadi dan merusak citra DJBC, mulai dari praktik under-invoicing, dugaan masuknya barang ilegal, hingga lemahnya pengawasan di sejumlah pelabuhan dan bandara.

"Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk enggak diganggu dulu, beri waktu saya memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Kamis (27/11/2025).

Sedangkan untuk Direktorat Jenderal Pajak, berawal pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

OTT yang berlangsung pada Jumat (9/1/2026) malam di kantor wilayah DJP Jakarta Utara.

Akibat operasi itu menjerat tiga pegawai pajak di Jakarta Utara.

Sehingga Purbaya mengambil langkah pembenahan internal, termasuk mencopot dan merotasi pejabat strategis di lingkungan DJP.

Menurut Purbaya, langkah ekstrem tersebut diambil karena DJP dan DJBC memegang peran strategis dalam menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di tengah tekanan global dan kebutuhan pembiayaan yang besar, kinerja penerimaan dinilai tidak boleh ditoleransi jika berada di bawah target.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau proses pemeriksaan barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya, Selasa (11/11/2025). ANTARA/HO-Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau proses pemeriksaan barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya, Selasa (11/11/2025).

Penataan

Dalam skema penataan yang disiapkan, Purbaya menjelaskan akan ada beberapa opsi perlakuan terhadap pejabat.

Sebagian akan dipromosikan, sebagian dipindahkan melalui mekanisme tukar guling, dan sebagian lainnya dinonaktifkan sementara atau dirumahkan.

Ia mengakui, tidak semua pejabat akan langsung dicopot. Penilaian dilakukan berdasarkan kinerja dan integritas masing-masing.

Namun, Purbaya menegaskan, pendekatan lunak tidak lagi relevan jika perbaikan struktural tak kunjung terlihat.

Untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan, Purbaya memastikan tidak akan merekrut pejabat dari luar Kementerian Keuangan.

Menurut dia, langkah tersebut justru akan memperlambat kerja karena membutuhkan proses adaptasi yang panjang.

Sebaliknya, Purbaya memilih mengoptimalkan sumber daya internal.

Langkah ini sekaligus menegaskan perubahan pendekatan kepemimpinan Purbaya di Kementerian Keuangan.

Jika sebelumnya pembenahan lebih banyak dilakukan melalui perbaikan sistem dan regulasi, kini fokus diarahkan pada faktor manusia, termasuk disiplin, integritas, dan tanggung jawab jabatan.

Purbaya juga menegaskan bahwa kebijakan bersih-bersih ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintah pada 2026 untuk memperkuat basis penerimaan negara.

Tanpa perbaikan kinerja DJP dan DJBC, ruang fiskal pemerintah dinilai akan semakin terbatas.

Ke depan, aparatur pajak dan bea cukai dituntut bekerja lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil demi menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara.

Baca juga: Purbaya Gandeng Menko Polkam Atasi Beking Penghambat Penerimaan Negara

Tag:  #sinyal #keras #bersih #bersih #purbaya #obrak #abrik #pegawai #pajak #cukai

KOMENTAR